Archive for the ‘makalah’ Category

Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Bayangkan ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan membayar pada suatu barang yang diproduksi? Meskipun produsen berargumen barang mereka sesuai dengan need konsumen, tetap tidak akan melahirkan demand. Tanpa adanya daya beli konsumen, produksi akan terhenti, dan ekonomi mati!

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Prilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional prilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu prilaku konsumsi yang hedenostik – materialistik, individualistik, serta boros (wastefull). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah ”saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum.

 

Dasar Hukum Prilaku Konsumen

  1. a.    Sumber yang Berasal dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul
    1. Sumber yang ada dalam al-Qur’an

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَتُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[1]

  1. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul[2], yang artinya : Abu Said Al-Chodry r.a berkata :

Ketika kami dalam bepergian berasama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak memmpunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim).

 

  1. b.    Ijtihad Para Ahli Fiqh

Ijitihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari’at. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang prilaku konsumen) yaitu; al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, serta qiyas dan ijtihad.

Menurut Mannan, yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya ”Ekonomi Mikro Islam” (2005: 165); konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumya, menrupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting. dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami  dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

Menurut Muhammad perbedaan antara ilmu ekonomi modren dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modren.[3]

Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang  peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsomsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modren telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kabutuhan ini.[4]

 

Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur’an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.[5]

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an

يَاأَيُّهاَ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي اْلأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[6]

 

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mngurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mngurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar[7].

  1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darh, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, (Q.S 2. 173),

 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورُُ رَّحِيمٌ

  1. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun  menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

  1. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur prilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas [8]……………..”

 

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

 

  1. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

 

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.[9]

 

  1. Prinsip Moralitas.

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآإِثْمُُ كَبِيرُُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya[10]………

 

 

 

Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Barang-barang kebutuhan dasar (termasuk untuk keperluan hidup dan kenyamanan) dapat didefenisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga memberikan perbedaan yang riil dalam kehidupan konsumen. Barang-barang mewah sendiri dapat didefenisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen[11].

Lebih lanjut Chapra (2002 : 309) mengatakan bahwa konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda (C = Cn + C1), dan tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah (C1), semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Cn). Dengan demikian, meski terjadi penigkatan pada konsumsi agregat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin (Cn), jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah (C1).

Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi  konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agregat ini (Cn dan C1). Yang lebih banyak dibicarakan dalam ilmu makroekonomi konvensional terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi. Hal ini dapat memperburuk analisis, karena saat tingkat harga dan pendapatan benar-benar memainkan peran yang substansi dalam menentukan konsumsi agregat (C), ada sejumlah faktor moral, sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi pengalokasiaannya pada masing-masing komponen konsumsi (Cn dan C1). Dengan demikian, faktor-faktor nilai dan kelembagaan serta preferensi, distribusi pendapatan dan  kekayaan, perkembangan sejarah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya tak dapat diabaikan dalam analisis ekonomi.

Sejumlah ekonom Muslim diantaranya adalah Zarqa (1980 dan 1982 ), Monzer Kahf (1978 dan 1980 ), M.M. Metwally ( 1981 ), Fahim Khan ( 1988 ), M.A. Manan ( 1986 ), M.A Choudhury ( 1986 ), Munawar Iqbal ( 1986 ), Bnedjilali dan Al-Zamil ( 1993 ) dan Ausaf Ahmad ( 1992 ) telah berusaha memformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini meski tidak seluruhnya, mereka beranggapan bahwa tingkat harga saja tidaklah cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi barang mewah (C1) yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Diperlukan cara untuk mengubah sikap, selera dan preferensi, memberikan motivasi yang tepat, serta menciptakan lingkungan sosial yang memandang buruk konsumsi seperti itu (C1). Disamping itu perlu pula untuk menyediakan sumber daya bagi penduduk miskin guna meningkatkan daya beli atas barang-barang dan jasa-jasa yang terkait dengan kebutuhan dasar (Cn). Hal inilah yang coba dipenuhi oleh paradigma relegius, khususnya Islam, dengan menekankan perubahan individu dan sosial melalui reformasi moral dan kelembagaan (dalam Chapra, 2002 ; 310 ).

Norma konsumsi Islami mungkin dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang-barang mewah (C1) dan bersama dengan jaring pengaman sosial, zakat, serta pengeluaran-pengeluaran untuk amal mempengaruhi alokasi dari sumber daya yang dapat meningkatkan tingkat konsumsi pada komponen barang kebutuhan dasar (Cn). Produsen kemudian mungkin akan merespon permintaan ini sehingga volume investasi yang lebih besar dialihkan kepada produksi barang-barang yang terkait dengan kebutuhan dasar (Cn).

 

Prioritas Konsumsi

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat di kelompokkan menjadi dua tahapan yaitu dunia dan akhirat. Oleh Karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memiliki dunia dan akhirat. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah konsumsi untuk dunia dan konsumsi untuk akhirat. Sebagai mahluk pribadi dan social, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi. Sasaran konsumsi tersebut adalah untuk: Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, Konsumsi sebagai tanggung jawab social, Tabungan, Investasi.

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghambur-hamburkan uang/harta tanpa guna).

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri; sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur’an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.

Bila dikatakan kepada mereka, “Belanjakanlah sebagian rizqi Allah yang diberikan-Nya kepadamu,” orang-orang kafir itu berkata, “Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan? Sebenarnya kamu benar-benar tersesat.”

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya Yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an: ” …dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat di dalamnya (surga) sesuai dengan kehendakmu …,” dan yang menyuruh semua umat manusia: “Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik.” Karena itu, orang Mu’min berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Katakanlah, siapakah yang melarang (anugerah-anugerah Allah) yang indah, yang Dia cipta untuk hamba-hamba-Nya dan barang-barang yang bersih dan suci (yang Dia sediakan?)”.

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah isrâf (pemborosan) atau tabzîr (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat yang berorientasi konsumer. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap isrâf dan tidak disenangi Islam.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzîr. Dalam hukum (Fiqh) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan, bila dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan Syarî’ah dia seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.

 

Perilaku Konsumsi dalam Islam

Sebagai agama yang syamil, Islam telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini.

 

  1. pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan makan daging babi.. Seorang muslim haruslah senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam islam (QS. 17 : 27)

 

  1. pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran (QS. 25 : 67, 5 : 87). Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa yang indah Al-Quran mengungkapkan “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya…”(QS. 17 : 29).

Adapun arahan Islam dalam berkonsumsi paling tidak ada tiga hal.

 

  1.  jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.

 

  1. seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berutang. Karena utang, menurut Rasulullah SAW akan melahirkan keresahan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari. Ketika kita tidak memiliki daya beli, kita dituntut untuk lebih selektif lagi dalam memilih, tidak malah memaksakan diri sehingga terpaksa harus berutang. Hal ini tentu bertentangan dengan perilaku produktif. Kita telah merasakan: keresahan, kehinaan, serta kehilangan kemerdekaan sebagai satu bangsa akibat jerat utang.
  2. tidak bermewah-mewah. Islam juga melarang umatnya hidup dalam kemewahan (QS. 56 : 41-46) Kemewahan yang dimaksud menurut Yusuf Al Qardhawi adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan.

 

Perilaku konsumsi, sesuai dengan arahan Islam di atas menjadi lebih terasa urgensinya pada kehidupan kita saat ini. Krisis ekonomi yang belum juga reda bertemu dengan harga-harga yang melambung tinggi selama bulan puasa, menuntut kita untuk selektif dalam berbelanja. Islam tidak melegitimasi momen apapun yang boleh digunakan untuk mengkonsumsi secara berlebihan apalagi di luar batas kemampuan, termasuk Ramadhan dan Idul Fitri. Bahkan Rasulullah merayakan idul fitri dengan penuh kesederhanaan.

 

Bagi mereka yang memiliki uang berlebih mungkin berfikir, mengapa Islam harus membatasi hak orang? Pada prinsipnya Islam sangat menghargai hak individu dalam mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah SWT sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang konsumsi daging dua hari berturut-turut dalam sepekan, karena persediaan daging tidak mencukupi semua orang di Madinah. Demikian pula terjadi pada zaman Nabi Yusuf, ketika terjadi swasembada selama tujuh tahun, masyarakat tidak diperkenankan mengkonsumsi secara berlebihan (QS. 12:47-48). Pembatasan di masa krisis sesungguhnya dapat menjaga stabilitas sosial serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan, karena mereka yang punya kuasa atas harta tidak bisa secara sewenang-wenang menimbun bahan pangan di rumahnya.



Dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan di sektor teknologi informasi dewasa ini menjadikan para pelaku ekonomi semakin mudah memperoleh informasi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Bagi manajemen perbankan, hal ini memungkinkan mereka menggunakan teknologi manufaktur maju dalam kegiatan usahanya yaitu mulai dari mendesain, memproses dan mendistribusikan produk atau jasa. Selain itu manajemen perbankan juga dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berhasil atau tidaknya suatu bank pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, adalah tugas manajemen untuk merencanakan segala aktivitas yang harus dilakukan dimasa yang akan datang agar kelangsungan hidup perbankan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Adanya perencanaan yang baik maka diharapkan semua kegiatan perbankan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan perbankan untuk mencapai laba yang optimal dapat terealisasi

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus comply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko
PEMBAHASAN
A. Teori

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

B. Jenis – jenis risiko utama yang dihadapi perbankan.

1. Risiko Pasar (Market Risk)

Market risk adalah risiko kerugian pada posisi portofolio trading pada on dan off balance sheet ( neraca dan rekening administratif). Market risk adalah resiko krugian yang diderita bank, sebagai mana antara lain dicerminkan oleh posisi on dan off balance sheet bank, akibat terjadinya perubahan market price atas assets bank, interest rate dan foreign exchanges rate, market volatility dan market liquidity.

Definisi lainnya,yaitu market risk dalah resiko yang terkait pada terjadinya ketidak pastian atas earning suatu financial institution atau bank dalam trading portofolio-nya sebagai akibat dari terjadinya perubahan market conditions.

2. Risiko Kredit (Credit Risk)

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya.

3. Risiko Operasional (Operational Risk)

Operational risk adalah risiko terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di dalam manajemen bank, sumber daya manusia, dan system.

4. Risiko – risiko lainnya.

Risiko – risiko lainnya itu meliputi sebagai berikut :

a.       Business Risk
Business risk adalah risiko yang terkait dengan competitive potition serta prospek    bank dalam menghadapi pasar yang terus berubah.

b.      Strategi Risk
Strategi Risk adalah risiko yang terkait dengan long-term business decision dan implementasinyayag diambil dan diterapkan oleh manajemen puncak bank.

c.       Repotational Risk
Repotational Risk adalah risiko dari kemungkinana terjadinya kerusakan potensial yang dapat menimpa perusahaan ( termasuk bank ) sebagai akibat dari beredarnya publik opini yang negatif.

Yang terjadi bila pelindung atau pengaman tameng bank jebol oleh datangnya risiko yang menghantam perbankan, antara lain :

a. Pengaruhnya bagi lingkungan disekitar bank:

1.       Pengaruhnya bagi shareholders
Resiko yang gagal dideteksikan dan dikendalikan oleh bank cepat atau lambat pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Bagi shareholders, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya hal – hal berikut ini :

-          Terjadinya kerugian menyeluruh atas investasi yang ditanamkannya didalam bank.

-          Terjadinya penurunan atas nilai investai yang ditanamkannya.

-          Menurunnya nilai deviden atau bahkan hilangnya peluang memperoleh deviden sebagai akibat dari turunnya keuntungan bank dan bahkan karena timbulnya kerugian bank.

-          Munculnya kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemegang aham sebagai akibat dari kerugian – kerugian yang diderita oleh bank.

2.       Pengaruh bagi karyawan bank (employees).
Kegagalan suatu bank sehigga harus menghadapi berbagai risiko kerugian akan memberikan pengaruh negative dan merugikan pul;a bagi para karyawan bank (employees).

-          Tingkat ketertiban kerja segera menurun.

-          Employees akan segera menghadapi kenyataan turunannya penghasilan.

-          Kehilangan peluang memperoleh sama sekali dan bahkan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja pula.

b.      Pengaruh bagi nasabah ( customers).
Pengaruh terjadinya risiko yang dialami oleh bank terhadap para customers-nya itu meluputi antara lain sebagai berikut :

-          Berkurangnya kualitas layanan oleh bank bagi para customers.

-          Menurunnya ketersediaan produk yang ditawarkan oleh bank.

-          Tejadinya perubahan – perubahan regulasi yang meskipun pada awalnya mungkin hanya ditujukan bagi bank, namun memberi dampak langsung dan tidak langsung pula bagi para customers.

C. Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip / hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

  • Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
  • Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
  • Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
  • Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
  • Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

D. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Jasa untuk peminjam dana.

a.       Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

b.      Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan,

c.       Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

2. Jasa untuk penyimpan dana

a.       Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

b.      Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

E. Manajemen resiko bank syariah

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus cmply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko

Alasan Mengapa manajemen resiko begitu penting

  1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada
  2. Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan
  3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Faktor Sejarah Krisis Perbankan Nasional
Ada beberapa alasan mengapa Bank-bank banyak di luiqidasi pada tahun 1998

  • Pembiayaan berlebihan pada sektor ekonomi yang jenuh dan tidak produktif (Properti dan industri lain yang unstable, yang tergantung pada bahan baku/jadi import)
    Banking risk exposure :
    Credit Risk : Akibat unproductive sector
    Market Risk, khususnya : Forex Risk akibat:Depresiasi Rp. Thdp Dollar. Forex rate, rate of return risk akibat :repricing gap
    Liquidity risk, akibat: long term investment ><>
  • Pembiayaan pada group sendiri
    Pelanggaran BMPK : Bank SUMA,BDNI,BUN,dsb
    Credit Risk Exposure akibat tidak ada diversifikasi terhadap portofolio
    Credit Fraud dan Incompetence dari faktor manusia
    Total Kerugian I donesia : Rp. 600 Trilyun

Defenisi Manajemen Resiko

Manajemen Resiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dati kegiatan usaha Bank

Bagaimana memperlakukan resiko

  1. Dihindari, apabila resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Resiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
  2. Diterima dan dipertahankan, apabila resiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
  3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila resiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy
  4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) resiko dengan pihak lain
  5. Dipagari (hedge), apabila resiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya resiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Apakah Fungsi Manajemen Resiko

  • Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan
  • Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain
  • Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
  • Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utama terhadap organisasi Bank

Kerangka Manajemen Resiko

  • Identifikasi Resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Resiko terhadap produk dan kegiatan usaha
  • Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko , Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor resiko yang bersifat material
  • Pemantauan Resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposure resiko Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Jenis Resiko

1.. Resiko Kredit

  • Dimana resiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain(nasabah/debitur/mudharib dalam memenuhi kewajibannya.
  • Resiko Kredit dapat terjadi pada aktivitas : Pembiayaan, Treasuri dan Investasi, pembiayaan dan perdagangan
  • Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment
  • Kegagalan client untuk membayar (repayment scheduled) Ijarah
  • Kegagalan client untuk membayar kembali (repayment scheduled) Istishna
  • Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam)
  • Dll

Pengelolaan Resiko

Collateral

  • Pricing (higher margin for Higher risk)
  • Diversification (Wide geographical and industrial speed)
  • Client Credit Rating

Contoh :

Pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan jangka waktu 12 tahun, padahal masa kerja nasabah tinggal 5 tahun

Pembiayaan Ijarah

Resiko yang timbul dan penyebabnya :

  • Jika barang milik bank, timbul resiko tidak produktifnya asset iajarah karena tidak adanya nasabah
  • Jika barang bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal
  • Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performnya pemberi jasa.

Penyelesaian

  • Resiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari
  • Jika resiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal
  • Jika resiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
Resiko
: ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode
Penyebab : Jika pembayaran dilakukand dengan sistem Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam julah besar di akhir periode)
Solusi : memperpanjang jangka waktu sewa

Pembiayaan Salam dan Istishna
Karena kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad
Resiko : Resiko gagal serah barang dan resiko jatuhnya harga barang

Solusi :

  • Resiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.
  • Resiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan resiko kollateral 220 %, yaitu 100 % lebih tinggi daripada rasio standar 120 %.

Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah
Penilaian Resiko meliputi :
Resiko Bisnis yang dibiayai
Resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah
Resiko karakter untuk mudharib/musyarik/nasabah

2.. Resiko Pasar

  • Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun
  • Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Alasan timbulnya resiko suku bunga

  • Ketidaksesuaian (mismatch) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban
  • Peningkatan pada :
    - Ukuran dari mismatch
    - Fluktuatif market rates
    -  Pengelolaan resiko bunga :
    - Membuat limit posisi untuk mismatch
    - Hedging (financial future)
    - Pengelolaan dengan teknik statistik : Duration analysis, Simulation Models
  • Bank Syariah tidak berhadapan dengan resiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan Direct Competitor market rate (DCMR)
  • Bank Syariah juga berhadapan dengan Indirect Competitor Market rate (ICMR) suku bunga konvensional

Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan resiko suku bunga :

  • Profit Murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga
  • Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani
  • Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya didalam kontrak/akad
  • Rasio bagi hasil (Mudharabah & Musyarakah) ditetapkan diawal namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (Counterparty) setuju
  • Pricing Bank Konvensional akan mempengaruhi pricing di perbankan syariah

Pembiayaan Murabahah

Resiko :

Tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga

Penyebab :

  • Kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate)
  • Kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate0
  • Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For Investors)

Solusi :

Menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan :

  • Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan
  • Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakinpendek jangka waktu maksimal pembiayaan
  • Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Resiko Nilai Tukar (Foreign Exchange rate Risk)
Resiko yang muncul karena pergerakan (dengan arah) yang merugikan dari nilai tukar
Foreign currency bussiness
Borrowing atau Lending dalam valuta asing

Resiko nilai tukar meningkat apabila:

  • Bank mengambil posisi dengan jumlah besar dalam valuta asing
  • Pasar menjadi lebih fluktuative (Volatile)
  • Pengelolaan resiko Nilai Tukar
  • Seeting limit untuk posisi valuta asing
  • Menggunakan teknik hedging (hedge by other transaction)

Contoh Resiko Pasar

Tanggal 5 Juli Cabang A Bank Zulfikar Syariah membeli bank notes dari nasabah sebesar USD 10.000,00 kurs 9.700 dan pada akhir hari cabang lupa/lalai untuk menjual ke money changer atau melakukan pelimpahan kekantor pusat. Keesokan harinya cabang baru mengingat dapat menjualnya dengan kurs 9.600, dan bagaimana pula jika kurs menjadi Rp. 9800

3.. Resiko Likuiditas
Resiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar
Resiko likuditas pendanaan dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain

Contoh Resiko Likuiditasi pasar
Bank Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang tidak wajar misalkan 80% (eq.rate 12 %) agar nasabah dana mau menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya eq. rate 8.5 %

Contoh Likuiditas Pendanaan
Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan likuditas, Bank Zulfikar Syraiah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount cukup besar
Resiko Likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas (cash dan ekuivalen)
Peristiwa resiko likuiditas antara lain :

  • Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount
  • Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) anntara eraning assets dan pendanaan.
  • Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar.
  • Kontrak mudharabah mengijinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

Faktor yang meningkatkan resiko likuiditas

  • Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan
  • Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank
  • Ketergantungan kepada deposan inti
  • Berlebihnya dana jangka pendek atau long term Asset
  • Keterbatasan secara Syariah pada asset securization karena pembatasan untuk menjual utang (sale of debt)

Mitigasi Resiko Likuidasi

  • Diversifikasi terhadap sumber pendanaan
  • Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan
  • Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (cash,money at call, marketabe securities)
  • Arranging standby facilities
  • Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian maturity assets dan liabilities

4.. Resiko Legal
Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang anatara lain disebabkan :

  • Adanya tuntutan hukum
  • Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
  • Kelemahan perikatan seperti :
    - Tidak dipenuhi syarat sah kontrak
    - Pengikatan agunan yang tidak sempurna

5.. Resiko Reputasi
Resiko reputasi disebabkan antara lain :

  • Publikasi negativ yang terkait dengan kegiatan usaha bank terutama dengan pemberitaan media massa
  • Persepsi negative terhadap bank
  • Kehilangan kepercayaan dari costumer, counterpart atau regulatorAlasan kehilangan reputasi
    - Kesalahan manajemen
    - Tidak mematuhi hukum yang berlaku
    - Skandal keuangan
    - Ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank
    - Resiko ini sulit diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah

6.. Resiko Strategik
Resiko yang antara lain disebabkan :

  • Adanya penetapan strategi dan/atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat
  • Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat
  • Kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal

7.. Resiko kepatuhan
Resiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
Pada prakteknya resiko yang terkait dengan pertauran seperti :

  • CAR
  • KAP
  • PPAP
  • BMPK
  • PDN
  • Pajak
  • dan sebagainya

8.. Resiko Operasional
Resiko yang timbul akibat tidak berfungsinya :

  • Proses Internal :pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada
  • Kesalahan manusia : Hubungan antar pegawai (Discriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai
  • Kegagalan Sistem : kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komuniaski (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung)
  • Problem Eksternal : Kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), Bencana faktor alam (gempa Bumi, banjir, topan,sunami) Faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobasan sistem teknologi (hacker, penembusan user id)
    Yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan
  • Melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan :
    - Pembiayaan
    - Operaional & jasa
    - Pendanaan & instrumen hutang
    - Teknologi & Sistem Informasi
    - Treasury & investasi
    - Pembiayaan perdagangan
    - Sumber Daya Insani
    - Aktivitas umum

KESIMPULAN

Bank menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai partner kerja. Dengan demikian, unit manajemen resiko mempunyai orientasi bisnis dan unit bisnis juga mempunyai orientasi manajemen risiko. Dengan cara demikian, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis dengan upaya pengembangan bisnis dalam iklan komp[eisi yang sedemikian tinggi dimasa kini.

Dalam mengelola bank juga dipelukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan risk management, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat menjadi jelas benar.

Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan judgment yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikin, Bank Syariah mandiri menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan relative cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank mmamiliki keunggulan komfaratif dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para stakeholders.

 

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Sayyid Mahmoud Taleghani

1911 – 9 September 1979

Sayyid Mahmoud Taleghani, adalah seseorang yang berasal dari Iran, dia merupakan salah satu Teolog reformis Muslim dan merupakan salah satu senior Syi’ah Ulama dari Iran. Taleghani adalah seorang pemimpin kontemporer dari revolusi Iran, dan pemimpin syi’ah Iran dalam gerakan perlawanan terhadap pro barat. Ia telah digambarkan sebagai slah satu wakil dari kumpulan ulama syi’ah yang memadukan antara syi’ah dengan marxis, dengan harapan agar dapat bersaing dengan gerakan-gerakan pendukung kaum muda selama tahun 1960-an sampai pada tahun 1970-an. Beliau memiliki pengaruh besar di Iran dengan memberikan pengajaran dan penafsiran ayat-ayat Al Qur’an. Sehingga sebagian besar Revolusioner Muslim adalah Murid-murid nya.

 

Biografi – Sayyid Mahmoud Taleghani

Sayyid Mahmoud Taleghani dilahirkan di sebuah keluarga religius di desa Gelyard dari Taleghan wilayah di bagian Utara Negara Iran. Ayahnya mengajarinya banyak tentang ilmu-ilmu islam sehingga pada akhirnya beliau pun melanjutkan studinya di QOM, belajar ilmu-ilmu tentang islam di Sekolah Razaviya dan Fayziya. Pada Tahun 1938 ia pergi ke Teheran untuk berkhotbah dan ceramah tentang islam dan ia pun di tangkap dan di penjarakan pada tahun berikutnya untuk menentang rezim Reza syah. Dari 1948 dan seterusnya ia kuliah di Hedayat Masjid di kota teheran. Ia bepergian ke luar negeri ke Yordania dan Mesir pada 1951 dan 1952, untuk Shu’oob-al-Moslemin Congress di kota Karachi, dan dua kali ke Yerusalem sebagai kepala delegasi Kongres tahunan Iran Islam di Quds. Ia mendukung Mohammed Mosaddeq sebagai nasionalisasi industri minyak. Setelah pada tahun 1953 Iran mengadakan kudeta yang menggulingkan Mossaedegh dan mengembalikan Syah, dan ia ditangkap.

Taleghan adalah seorang veteran dalam pergerakan melawan rezim Pahlevi. Beliau di penjarakan di dalam beberapa penjara selama puluhan tahun. Di dalam penjara ia bertemu dngan banyak orang seperti seorang pendeta muda, seorang ulama penengah, dan seorang pimpinan agama senior sebelum revolusi.  Selama di dalam tahanan beliau sangat suka berbicara tentang hak. Sehingga perilaku ini tercermin di dalam bukunya yang terkenal tentang ‘islam dan epemilikan’ ( malekiyat va islam ) yang menyatakan dukungan atas kepemilikan yang bersifat kolektif. Beliau membantu menemukan Gerakan Perlawanan Nasional pada tahun 1957 dan bersama-sama dengan Mehdi Bazargan ia mendirikan Gerakan Pembebasan Iran pada tahun 1961. Antara tahun 1964 dan 1978 ia menghabiskan waktu hampir satu dekade di penjara.

Meskipun tidak berpengaruh seperti Ayatullah Ruhollah Khomeini, Taleghani berperan penting dalam “membentuk gerakan gelombang” yang menuju Revolusi Iran dan dibawa kekuasaan Khomeini . Selama Revolusi Islam ia menjadi ketua “rahasia” Dewan Revolusi Iran. Ia juga merupakan Imam pertama untuk salat Jumat di Teheran setelah jatuhnya pemerintah sementara Iran.

Taleghani dikenal karena toleransi nya dan Khomeini berfungsi sebagai mediator dalam perselisihan dengan Kurdi dan kelompok-kelompok pembangkang lainnya.  Ia juga memiliki perbedaan dengan Khomeini, yang menyebabkan pemberontakkkan di antara mereka pada bulan April 1979. Untuk mengesahkan pengakuan, Taleghani kemudian memperingatkan melawan kembali kepada kelaliman.  Dua dari putra Taleghani ditangkap  oleh Garda revolusioner, tetapi ribuan pendukungnya berbaris di jalan-jalan sembari mendukung Taleghani, dan bersorak “Taleghani Anda adalah jiwa revolusi”  Khomeini dipanggil Taleghani ke Qom di mana ia diberi kritik parah setelah pers yang dipanggil dan diberitahu oleh Khomeini. Taleghani ada dengan kami dan dia menyesal atas apa yang terjadi. Khomeini tetap tidak merujuk kepadanya sebagai Ayatullah Taleghani.

Taleghani meninggal dunia beberapa bulan kemudian pada bulan September 1979. Kematian-Nya merupakan kesempatan besar untuk banyak orang  melihatnya dan banyak terjadi emosi dan konflik sebelum dan selama pemakaman,  dan  banyak terjadi perubahan untuk moderasi dan pemikiran progresif dalam revolusi.

Karya – Karya Sayyid Mahmoud Taleghani

  • Sebuah Cahaya Al Qur’an
  • Pendahuluan-penjelasan di Tanbih Al-Omah va Tanzih Al-Mellah
  • Islam dan Kepemilikan
  • Terjemahan jilid pertama Imam Ali bin Abi Thalib’s Book
  • Sebuah cahaya Nahj-ul-Balaq,
  • Otoritas dan Judicial Keputusan
  • Kebebasan dan Despotisme
  • Persatuan Pelajaran
  • Sebuah Pelajaran dari Alquran,
  • Hari dan Kuliah
  • Khotbah Shalat Jumat

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

 

I. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF

(113-182 H/731-798 M)

 

A.  Riwayat Hidup

Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khusnais bin Sa’ad Al-Ashari Al-Jalbi Al- Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di kufa pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf meninba ilmu kepada banyak ulama besar.

Berkat berkat bibinga para gurunya serta di tunjang oleh ketekunan dan kecerdasanya, Abu Yusuf tunbuh sebagai alim ulama yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama maupun penguasa masyarakat umum. Sekalipun disibukan dengan bebagai aktivitas mengjar dan birokrasi , Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menunlis . Beberapa karya tulisnya adalah al- Jawami’, ar-Radd’ala Siyar al-Auza’i, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adad al-Qadhi, dan al-Kharaj.

B.  Kitab al-Kharaj

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab al-Karaj (Buku tantang Perpajakan). Sekaliipun berjudul al-Karaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang al-Karaj, melainkan juga meliputi brbagai sumber pendapatan negara. Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah,penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia merupakan sebuah upaya membangun sebuah sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesui dengan hukum islam dalam kondisi yang selalu berubah dengan persyaratan ekonomi.

C.  Pemikiran Ekonomi

Dengan latar belakanng sebagai seaorang  fuqadha beraliran ahl ar-ra’yu, kakuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasinya dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan padanganya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal terakhir tersebut , berdasarkan hasil observasinya sendiri, Abu Yusuf mengungkapkan teori yang justru berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku dimasanya.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudakan serta menjamin kesejaahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan kesejahteraan umum.Ketika bebicara tentang pengdaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf mengtakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta peertumbuhan ekononomi.

II. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYAIBANI

(132 – 189 H/750 – 804)

A.  Riwayat Hidup

Abu Abdilah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibu kota Irak pada akhir masa pemerintahan Bani Umawiyah.Ayahnya berasal dari negari Syaibani di wilayah jazirah Arab.Di kota tersebut ia belajar fiqih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Syufan Tsauri,Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul.

Setalah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi ara penuntut ilmu. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, daket Teheran, dalam usia 58 tahun.

B.  Karya-karya

  1. Zhahir al-Riwayah, yaitu ditulis berdasrkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al-Mabsut, al-Jmi’ al-Kabir, al-Jami’ al-Shaghir, al-Syiar al-Kabir,al-Syiar al-Shaghir, dan al-Ziyadat. Keaemuanya ini dipimpin Abi Al-Fadhl Muhammad abn Ahmad Al-Maruzi (w. 334 H/945 M) dalam satu kitab yang berjudul al-kafi.
  1. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandanganya sendiri, seperti Amali     Muhammad fi al-fiqih, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd ’ala Ahl Madinah,  al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.

C. Pemikiran Ekonomi

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. Al-Janidal menyebut  Al-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi islam.

  1. Al-Kasb (kerja)
  2. Kekayaan Kefakiran
  3. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian
  4. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi
  5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

III. PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID

(150 – 224 H)

A.  Riwayat Hidup

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afganistan. Abu Ubaid berkelana untuk menintut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira’at, tafsir, hadis, dan fiqih. Penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berjanji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.

B.  Latar Belakang Kehidupan dan Corak Pemikiran

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis (muhaddist) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa hidupnya. Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza’i. Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang msalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulanganya. Namun demikian, kitab al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab al-kharaj dalam hal kelengkapan hadis dan pendapat para sahabat.

Berdasarkan hal tersebut,Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah (abad kesembilan masehi) yang menetapkan revitalisasi sistem perkonomian berdasarkan Alquran dan hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institutnya.Disisi lain, Abu Ubaid dituuh oleh Husain ibn Ali Al-kharabisi sebagai seorang plagiator terhadap karya-karya Al-Syafi’i, termasuk dalam penulisan kitab al-Amwal. Dengan demikian tidak mengejutkan jika terdapat kesamaan dalam pandangan-pandangan antara kedua tokoh besar tersebut, sekalipun terkadang Abu Ubaid mengambil posisi yang bersebrangan dengan Al-Syafi’i dengan tanpa menyebut nama.

C.  Isi, Format dan Metodologi Kitab al-Amwal

Kitab al-Amwal dibaga ke dalam beberapa bagian dan bab yang tidak proporsional isinya. Pada bab pendahuluan, Abu Ubaid secara singkat membahas hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya, dengan studi khusus mengenai kebutuhan terhadap suatu pemerintahan yang adil.

Secara umum pada masa hidupnya Abu Ubaid, pertanian dipandang sebagai sektor usaha yang paling baik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar, makanan dan juga marupakan sumber utama pendapatan negara.

D.  Pandangan Ekonomi Abu Ubaid

1. Filosofi Hukum dan Sisi Ekonomi

2. Diktomi Badui – Urban

3. Kepemilikan dalam konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

4. Pertimbangan Kebutuhan

5. Fungsi Uang.

E.  Kesimpulan

Bila dilihat dari sisi masa hidupnya yang relatif dekat dengan masa hidup Rasullulah, wawasan pengetahuanya serta isi, format serta metodologi kitab al-Amwal , Abu Ubaid pantas disebut sebagai pemimpin dari ” pemikiran ekonomi mazhab klasik ” diantara para penulis tentang keuangan publik (public finance).

IV. PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR

(213 – 289 H)

A.  Riwayat Hidup

Yahya bin Umar merupakan salah seorang faquha mazhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan Musim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami’ Al-Qairuwan.  Pda masa hidupnya terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan fuqoha Hanafiah yang dipicu oleh persaingan memperbutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya Umar terpaksa pergi ke Qairuwan dan menetap di sausah ketika Ibnu ’Abdun, yang berusaha para ulama penentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat qadi di negeri itu. Setelah Ibnu ’Abdun turun dari jabatanya, Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi  menawarkan jabatan qadi kepada Yahya bin Umar. Namun ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Susah serta mangajar di Jami’ Al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H (901 M).

B.  Kitab Ahkam al-Suq

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin umar juga banyak menghasilkan karya tulishingga mencapai 40 juz. Diantara berbagai karyanya yang terkenal adalah al-Muntakhabah fi ikhtishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh al-Maliki dan kitab Ahkam al-Suq. Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar, kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu:

  1. Keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari penguasa.
  2. Dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani berbagai permasalahan pasar.

C.  Pemikiran Ekonomi

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan begian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Berkaitan dengan hal ini,Yahya bin Umar berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah samata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami.

D. Wawasan Modern Teori Yahya bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, Ahkam al-Saq, adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya, konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan ihtikar dan siyasah. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua ahal tersebut masing-masing dikenal dengan istilah monopoly’srent-seeking dan dumping.

  1. Ihktiar (Monopoly’s Rent-Seeking)
  2. Siyasah al-iqhrag (Dumping Policy)

V. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI

(364 – 450 H/974 – 1058)

A. Riwayat Hidup

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi’i lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M).Setelah mengawali pendidikanya di kota Basrah dah Baghdad selama dua tahun, ia mengalana keberbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Berkat keleluasaanya ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi’i ini diprcaya memangku memangku jabatan qhadi (hakim) diberbagai negri secara bergantian. Setelah itu Al-Mawardi kembali kekota baghdad untuk beberapa waktu kemdian diangkat sebagai Hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menilis.Dengan mewariskan dengan bebagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H (1058 M) di kota Baghdad pada usia 86 tahun.

B. Pemikiran Ekonomi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tilisnya, yaitu Kitab adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthainiyah. Dalam kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din. Dari ketiga karya tilis tersebut, para peneliti Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa al-Ahkam as-Sultaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensipf dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Sumbangan utama Al-Mawardi terlatak pada pendapat mereka tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkanya peminjaman publik.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Teori keuangan pulik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara membutuhkan karena dibutuhkan karena beroeran untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Selanjutnya, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyadiakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Lebih jauh, ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam kkerangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga sebagai berikut:

  1. Melindungi agama
  2. Menegakan hukum dan stabilitas
  3. Memelihara batas negara islam
  4. Menyediakan ikilm ekonomi yang kondusif
  5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukkum islam
  6. Mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedi serta menaikanya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
  7. Membelanjakan dana-dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibanya

Seperti yang telah disebutkan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara serta merealisasikanya kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum.

Perpajakan

Sebagai trend pada masa klasik, masalah perpajakn juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Maenurutnya penilaian atas karaj harus bervariasi sesuai ddengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi. Disamping ketiga faktor tersebut, Al- Mawardi juga mengungkapkan faktor yamg lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar.

Tentang metode penetapan kharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari ketiga metode yang pernah diterpkan dalam sejarah islam yaitu:

  1. Metode Misahah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah
  2. Metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja
  3. Metode Musaqah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi (proportional tax).

Buitul Mal

Lebih jauh, Al-Mawardi menegaskan, adalah tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal kedalam dua hal yaitu:

  1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah didistribusikan kepada mereka yang berhak, dan
  2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri.

Lebih jauh, Al-Mawardi menklasifikasikan kategori tanggung jawab Baitul Mal yang kedua ini menjadi dua hal. Pertama, tanggung jawab yang timbul sebagai pangganti atas nilai yang diterima (badal). Kedua,tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum.

Dengan de mikian, menurut Al-Mawardi, pembelanjaan publik, seperti halnya perpajakan, merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengisyratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

VI. PEMIKIRAN EKONOMI  AL-GHAZALI

(450 – 505 H/1058 – 1111)

A.  Riwayat Hidup

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkambang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Sejak muda , Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi kekota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul fiqih. Setelah kembali kekota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Dikota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H  (1085 M).

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syira untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambi tempa Baitul Maqdis. Al-Ghazali memilih tempat kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyaebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

B. Karya-karya

Al-Ghazali meurpakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangatproduktif. Berbagai tulisanya telah banyak menarik pergatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim.AL-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tilis yang meliputi berbagai disiplin ilmu,seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilimu-ilmu Alqur’an, tasawuf, politik, administrasi, dan prilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya ’Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dhalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj Al-’Abidin, al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul, Mizan Al-’Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa’adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

C. Pemikiran Eonomi

Seperti halnya pera cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertent, tetapi meliputi seluruh espek kehidupan manusia seluruhnya. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali memfokuskan seluruh perhatianya pada prilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Alquran, sunah, fatwa-fatwa, sahabat dan tabi’in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaid Al-Baghdadi, Dzun Nun Al-Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadapmakanan, pakaian, dan perumahan.

1.Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

  1. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba
  2. Etika Perilaku Pasar

2.Aktivitas Produksi

a.   Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar sebagau Kewajiban Sosial

b.   Hierarki Produksi

c.    Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitanya

3.Barter dan Evolusi Uang

a. Problem Barter dan Ketuhan terhadap Uang

b. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertantangan Dengan Hukum Ilahi

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

d. Larangan Riba

4.Peranan Negara dan Keungan Publik

a. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

b. Keuangan Publik

VII. PEMIKIRAN EKONOMI ABNU TAIMIYAH

(661 – 728 H/1263 – 1328 M)

A. Riwayat Hidup

Ibnu Taimiyah yang bernama langkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulam besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Brkat kecerdasan dan kejeniusanya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruanya.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tiadk hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkanya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Penghormatanya begitu besar yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian oarang menjadi iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya.Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para pemnentanganya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk mengajar dan menulis.Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah telah meninggal dunia didalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

B.Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar’ayyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah dan al-Hisbah fi al-Islam.

1.Harga yang Adil Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya tekah ada digunakan sejak awal kehadiran islam. Alquran menekankan keadilan dalam setiap aspak kehidupan umat manusia. Oleh kerena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khusnya harga.

b.Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tantang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pernyataan Ibnu Taimiyah menunjkan pada apa yang dikenal sekarang sebaagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningakatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya,penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama.

c. Regulasi Harga

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dam mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasan dengan pemaparan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah membedakan dua janis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan beba,yakni kelangkaan supply dan kenaikan demand.

2.  Uang dan Kebijakan Moneter

a. Karaketristik dan Fingsi Uang

b. Penurunan Nilai Mata Uang

c. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

 

VIII. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI

(790 H/1388 M)

A.  Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang belum banyak mengatahui latar belakang kehidupanya. Yang jelas, ia berasal dari usku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan kedaerah asal keluarganya, Syaitibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.

Al-Syaitibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikanya di Ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Msa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang masa keemasan Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Setelah memperileh ilmu pengetahuan yang memadai,Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuanya dengan mengjarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Tahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdilah Al-Bayani. Disamping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti Syarh Jalil ’ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Ushul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah dan al-I’tisham dalam bidang Ushul fiqih. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya’ban 790 H (1388 M).

B.  Konsep Maqashid al-Syari’ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidan, akhlak, dan syariah. Alquran tidak memuat berbagai aturan  yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam.

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqashid al-syri’ah yang pada giliranya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan mashalih, baikdengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih; maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak mashalih.

1.  Pembagian Maqashid al-Syari’ah

a.Dharuriyat

b.Hajiyat

c.Tahsiniyat

2.  Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat

  • Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada  maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
  • Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriya.
  • Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat
  • Pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.

Lebih jauh, telah menyatakan bahwa segala aktifitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan dengan maqashid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat).

A. Beberapa Pandangan Al-Syatibi di Bidang Ekonomi

1. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumberdaya yang dapat menguasai hajad hidup orang banyak. Lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap adanya pembangunan.

2. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

B. Wawasan Modern Teori Al-Syatibi

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syari’ah diatas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut kebutuhan (needs).


IX. PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN

(732-808 H/1332-1406 M)

A. Riwayat Hidup

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.

Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibn Khaldun mengawali pelajaran daari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abidillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abidillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.

B. Karya-karya

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah Al-Ibar (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni Muqaddimah (satu volume), Al-Ibar (4 volume) dan Al-Ta’rif bi Ibn Khaldun (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu.

Namun demikian, Ibn Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.

C. Pemikiran Ekonomi

1.      Teori produksi

Bagi Ibn Khaldum, prouduksi adalah aktivitas manusia yang dioraganisasikan secara sosial dan internasional.

  1. Tabiat Manusiawi dan Produksi
  2. Organisasi Sosial dari Produksi
  3. Organisasi Internasional

2.      Teori Nilai, Uang, dan Harga

Ibn Khaldum, dalam Muqaddinah-nya, menguraikan teori nilai, teori uang,dan teori harga.

  1. Teori Nilai
  2. Teori Uang
  3. Teori Harga

3.      Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur: gaji, laba, dan pajak.Setiap unsur ini merupakan imbal jasa terhadap kelompok dalam masyarakat: gaji adalah jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah ambal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa.

a.      Pendapat tentang Pengajian Eleman-elemen Tersebut

1.Gaji

2.Laba

3.Pajak

b.      Eksitensi Distribusi Optimum

Dengan denikian,besarnya ketiga jenis pendapataan ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Menurut Ibn Khaldun, pendapat ini memiliki nilai optimum.

1.Gaji

2.Laba

3.Pajak

4. Teori Siklus

Bagi Ibn Khaldum, produksi berganting pada penawaran dan [ermintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung pada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja.Karenanya, variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara.

a.  Siklus Populasi

b.Siklus Keuangan Publik

1.     Pengeluaran pemerintah

2.     Perpajakan

X. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI

(766 – 845 H/1364 – 1442 M)

A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Huasani. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo, pada tahun 766 H (1364 – 1365). Keluarga berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba’la bak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi.

Kondisi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada dibawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa’igh, seoerang pengnut mazhab hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke Mazhab Safi’i. Bahkan dalam pengembangan pemikiranya, ia terlihat canderung menganut mazhab Zhahiri.

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di Kairo. Pada tahun 881 H(1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi waqaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali kekampung halamanya, Barjuan, Kairo. Disni ia juga aktif mengjar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai sebagaiseorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijrah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845  H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

B. Karya-karya Al-Maqrizi

Semasa ,Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bdang ,sejarah islam.Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraian berbagai macam ilmu yang tidak tidak terbatas pada tulisan sejarah. Sedangkan karya tehadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar,Al-Syayal membagi menjadi tiga kategori. Pertama, buku yanng membahas sejarah dunia, Seperti kitab Al-Khabar ’an Al-Basyr. Kedua, buku yag menjelaskan tentang sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar Al-Mahdi’ah fi tarkh Al-Daulah Al-Islamiyyah. Ketiga, buku yang menguraikan sejah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa’izh wa Al-I’ibar bi Dzikr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Khulafa, dan kitab Al-Suluk li Ma’rifah Duwal Al-Muluk.

C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

1.      Konsep Uang

  1. Sejarah dan Fungsi Uang
  2. Implikasi Pencipta Mata Uang Buruk
  3. Konsep Daya Beli Uang

2.      Teori Inflasi

  1. Inflasi Alamiah
  2. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

1)Korupsi dan Administrasi yang Buruk

2)Pajak yang Barlebihan

3)Peningkatan Sirkulasi Mta Uang Fulus.

Wawasan Modern Teori Al-Maqrizi

Apa yang telah dituangkan oleh Al-Maqrizi dalam karyanya tersebut dapat dikatakan sangat berbau ilmu ekonomi modern. Jika kita membandingkan karya Al-Maqrizi dengan karya dari ilmuwan Barat, maka karya Al-Maqrizi tersebut dapat disetarakan dengan pemikiran ekonom-ekonom Barat dari Abad XIX  dan Abad XX. Pda dasarnya Al-Maqrizi membagi penyebab Inflasi menjadi dua penyebab utama yaitu: penyebab alamiah (natural inflation) dan penyebab kesalahan manusia  (human error inflation).


dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Lembaga Bank Indonesia dan Fungsinya

I. Tujuan  Bank  Indonesia

Berbeda   dengan   Undang‐undang   Nomor   13   Tahun   1968   tentang   Bank Sentral   yang   tidak   merumuskan   secara   tegas   mengenai   tujuan   Bank Indonesia,   dalam   UU‐BI   secara   tegas   dinyatakan   dalam   Pasal   7   bahwa tujuan  Bank  Indonesia  adalah  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai rupiah  yang  merupakan  single  objective  Bank  Indonesia.  Kestabilan  nilai rupiah  yang  dimaksud  adalah  kestabilan  nilai  rupiah  terhadap  barang  dan jasa  yang  tercermin  dari  perkembangan  laju  inflasi  serta  kestabilan  terhadap mata   uang   negara   lain   yang   tercermin   pada   perkembangan   nilai   tukar rupiah  terhadap  mata  uang  negara  lain.

Perumusan   tujuan   Bank   Indonesia   dalam   bentuk   single  objective   ini dimaksudkan  untuk  memperjelas  sasaran  yang  akan  dicapai  dan  batasan tanggung  jawab  yang  harus  dipikul  oleh  Bank  Indonesia.  Hal  ini  berbeda dengan  tujuan  Bank  Indonesia  dalam  Undang‐undang  Nomor   13  Tahun 1968   tentang    Bank    Sentral    yang    dirumuskan    secara    umum    yaitu “meningkatkan   taraf   hidup   rakyat”.   Ketidaktegasan   perumusan  tersebut menimbulkan  implikasi  antara  lain  peran  Bank  Indonesia  sebagai otoritas tidak  jelas  dan  tidak  terfokus  bahkan  timbul  conflicting  karena  antara  tugas menjaga   kestabilan   nilai   rupiah   dengan   tugas   mendorong   pertumbuhan seringkali  tidak  dapat  berjalan  seiring.  Disamping  itu,  ketidakjelasan  tujuan juga  menjadikan  tanggung  jawab  terhadap  kebijakan  yang  diambil  tidak jelas.

II. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Dalam  rangka  mencapai  tujuan  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai  rupiah,  Bank  Indonesia  didukung  oleh  tiga  pilar  yang  merupakan   3 (tiga)  bidang  utama  tugas  Bank  Indonesia  yaitu  :

  • menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,
  • mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran
  • serta  mengatur  dan  mengawasi  bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat   dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.

A. Fungsi dan Tugas menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter

Untuk  mencapai  tujuan  Bank  Indonesia  dalam  menjaga  kestabilan  nilai rupiah,  Pasal   10  UU‐BI  menegaskan  bahwa  Bank  Indonesia  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  kebijakan  moneter  melalui  penetapan sasaran   moneter   dengan   memperhatikan   sasaran   laju   inflasi   serta melakukan  pengendalian  moneter  melalui  berbagai  cara  antara  lain  :

a.       operasi   pasar   terbuka   di   pasar   uang   baik   rupiah   maupun   valuta asing;

b.      penetapan  tingkat  diskonto

c.       penetapan  cadangan  wajib  minimum

d.      pengaturan  kredit  atau  pembiayaan

Cara-cara  pengendalian  moneter  tersebut  dapat  dilaksanakan  juga berdasarkan  prinsip  syariah.  Sasaran  laju  inflasi  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia   atas   dasar   tahun   kalender   dengan   memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi   tersebut   terutama   dilakukan   dengan mempertimbangkan perkembangan   harga   yang   secara   langsung   dipengaruhi   oleh kebijakan  moneter.  Sasaran  laju  inflasi  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia  tersebut  dapat  berbeda  dengan  asumsi  laju  inflasi  yang dibuat oleh   Pemerintah   dalam   rangka   penyusunan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.

1.      Peran  Bank  Indonesia  sebagai  Lender  of  the  Last  Resort

Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengendalian  moneter, Bank  Indonesia  juga  mempunyai  fungsi  lender  of  the  last  resort,  (Pasal 11)   yang    memungkinkan    Bank    Indonesia    membantu  kesulitan pendanaan  jangka  pendek  yang  dihadapi  bank.  Dalam  kaitan  ini,  Bank Indonesia   hanya   membantu   untuk   mengatasi   kesulitan   pendanaan jangka  pendek  karena  adanya  mismatch  yang  disebabkan  oleh  resiko kredit   atau   resiko   pembiayaan   berdasarkan   prinsip   syariah,   resiko manajemen,     atau     resiko     pasar.     Untuk     mencegah     terjadinya penyalahgunaan    kredit    atau    pembiayaan    dimaksud,    yang    pada gilirannya  akan  dapat  mengganggu  efektifitas  pengendalian   moneter, maka  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dibatasi  selama‐lamanya  90  hari.

Disamping   itu,   kredit   atau   pembiayaan   berdasarkan   prinsip   syariah tersebut  harus  dijamin  dengan  surat  berharga  yang  berkualitas  tinggi dan  mudah  dicairkan. Yang   dimaksud   dengan   agunan   yang   berkualitas   tinggi   dan   mudah dicairkan  meliputi  surat  berharga  dan/atau  tagihan  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah  atau  badan  hukum  lain  yang  mempunyai  peringkat  tinggiberdasarkan  hasil  penilaian  lembaga  pemeringkat  yang  kompeten  dan sewaktu‐waktu    dengan    mudah    dicairkan.    Apabila    kredit    ataupembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  tersebut  tidak  dapat  dilunasi pada saat  jatuh  tempo,  Bank  Indonesia  sepenuhnya  berhak  mencairkan agunan yang  dikuasainya.

2.       Kebijakan  Nilai  Tukar

Pasal 12  UU-BI  menetapkan  bahwa Bank  Indonesia  melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :

a.       dalam   sistem   nilai   tukar   tetap   berupa   devaluasi   atau   revaluasi terhadap  mata  uang  asing

b.              dalam  sistem  nilai  tukar  mengambang  berupa  intervensi  pasar;

c.               dalam  nilai  tukar  mengambang  terkendali  berupa  penetapan  nilai tukar  harian  serta  lebar  pita  intervensi.

3.              Kewenangan  dalam  Mengelola  Cadangan  Devisa

Dalam  Pasal   13  UU‐BI  dirumuskan  bahwa  Bank  Indonesia  mengelola cadangan  devisa.  Dalam  rangka  pengelolaan  cadangan  devisa  tersebut, Bank Indonesia melaksanakan  berbagai  jenis  transaksi  devisa  serta  dapat menerima   pinjaman   luar   negeri.   Yang   dimaksud   dengan   cadangan devisa   adalah   cadangan   devisa   negara   yang   dikuasai   oleh   Bank Indonesia  yang  tercatat  pada  sisi  aktiva  Bank  Indonesia  yang  antara  lain berupa  emas,  uang  kertas  asing,  dan  tagihan  lainnya  dalam  valutas  asing kepada   pihak   luar   negeri   yang   dapat   dipergunakan   sebagai   alat pembayaran  luar  negeri.

Pengelolaan   cadangan  devisa  oleh  Bank   Indonesia   dilakukan  melalui berbagai   jenis   transaksi   devisa   yaitu   menjual,   membeli,   dan/atau menempatkan  devisa,  emas  dan  surat‐surat  berharga  secara  tunai  atau berjangka  termasuk  pemberian  pinjaman.  Dalam  melakukan  pengelolaan cadangan  devisa,  Bank  Indonesia  selalu  mempertimbangkan  3  (tiga)  azas utama   dengan   skala   prioritas,   yaitu   likuiditas (liquidity),   keamanan (security)  tanpa  mengabaikan  prinsip  untuk   memperoleh  pendapatan yang  optimal  (profitability).  Pinjaman  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh Bank   Indonesia   adalah   pinjaman  luar   negeri   atas   nama   dan   menjadi tanggung   jawab  Bank   Indonesia   yang   semata‐mata   digunakan  dalam rangka  pengelolaan  cadangan  devisa  untuk  memperkuat  posisi  neraca pembayaran.  Pinjaman  dimaksud  dapat  dipantau  oleh  DPR  melalui  hasil pemeriksaan  keuangan  oleh  BPK.

4.               Penyelenggaraan  Survei

Untuk   melaksanakan   kebijakan   moneter   secara   efektif   dan   efisien, diperlukan  data/informasi  ekonomi  dan  keuangan  secara  tepat  waktu dan  akurat.  Untuk  memperoleh  data/informasi  tersebut,  Bank  Indonesia dapat  menyelenggarakan  survei  secara  berkala  atau  sewaktu‐waktu  yang dapat   bersifat   makro   atau   mikro.   Pelaksanaan   survei   tersebut   dapat dilaksanakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  penugasan  Bank  Indonesia.

Dalam    penyelenggaraan    survei,    setiap    badan    wajib    memberikan keterangan  dan  data  yang  diperlukan  oleh  Bank  Indonesia  atau  pihak lain  yang  ditugaskan.  Bank  Indonesia  atau  pihak  lain  yang  ditugaskan untuk  melakukan  survei  tersebut  wajib  merahasiakan  sumber  dan  data individual   kecuali   yang   secara   tegas   dinyatakan   lain   dalam   undang‐ undang  (Psl.  14)

B. Fungsi dan Peran dalam mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran

Kewenangan   Bank   Indonesia   dalam   mengatur   dan   menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal  15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,  Bank  Indonesia  berwenang  untuk  melaksanakan  dan memberikan  persetujuan  dan  izin  atas  penyelenggaraan  jasa  sistem pembayaran,  mewajibkan  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran untuk menyampaikan    laporan   kegiatannya   serta   menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Persetujuan   terhadap   penyelenggaraan   jasa   sistem   pembayaran dimaksudkan  agar penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran  oleh pihak  lain  memenuhi  persyaratan,  khususnya  persyaratan  keamanan dan  efisiensi.  Kewajiban  penyampaian  laporan  berlaku  bagi  setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia  dapat  memantau  penyelenggaraan  sistem  pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna.   Termasuk   dalam   wewenang   ini   adalah   membatasi penggunaan  alat  pembayaran  tertentu  dalam  rangka  prinsip  kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

1.       Pengaturan   dan   Penyelenggaraan   Kliring   serta   Penyelesaian   Akhir Transaksi

Bank  Indonesia  berwenang  mengatur  sistem  kliring  antarbank  dalam mata  uang  rupiah  dan/atau  valuta  asing  yang  meliputi  sistem  kliring domestik  dan  lintas  negara  (Psl.  16). Penyelenggaraan  kegiatan  kliring  antarbank  baik  dalam  rupiah  maupun valuta  asing  serta  penyelesaian  akhir  transaksi  pembayaran  antarbank dilakukan   oleh   Bank   Indonesia   atau   pihak   lain   yang   mendapat persetujuan  dari  Bank  Indonesia  (Psl.  17  jo  Psl.  18).

2.               Mengeluarkan  dan  Mengedarkan  Uang

Sesuai   dengan   amanat   UUD   1945,   Bank   Indonesia   merupakan   satu‐ satunya  lembaga  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  dan  mengatur peredaran  uang  rupiah  (Psl.  20).  Termasuk  dalam  kewenangan  ini  adalah mencabut,  menarik  serta  memusnahkan  uang  serta  menetapkan  macam, harga,   ciri   uang   yang   akan   dikeluarkan,   bahan   yang   digunakan   dan penentuan  tanggal  mulai  berlakunya  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah (Psl.  19).

Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  tersebut,  maka  Bank  Indonesia  harus menjamin  ketersediaan  uang  di  masyarakat  dalam  jumlah  yang  cukup dan  dengan  kualitas  yang  memadai.  Uang  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  dibebaskan  dari  bea  meterai  (Psl.  21).  Bank  Indonesia  dapat mencabut  dan  menarik  uang  rupiah  dari  peredaran  dengan  memberikan penggantian   dengan   nilai   yang   sama (Psl.23).   Konsekuensi   dari ketentuan   ini   maka   Bank   Indonesia   harus   memberikan   kesempatan kepada  masyarakat  untuk  :

  • melakukan  penukaran  uang  dalam  pecahan  yang  sama  dan  pecahan lainnya;
  • melakukan  penukaran  uang  yang  cacat  atau  dianggap  tidak  layak
    untuk  diedarkan;
  • menukarkan  uang  yang  rusak  sebagian  karena  terbakar  atau  sebab lain  dengan  nilai  yang  sama  atau  lebih  kecil  dari  nilai  nominalnya yang  bergantung  pada  tingkat  kerusakannya.

C. Fungsi dan Peran dalam mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran

Pengaturan  dan  Pengawasan  Bank  merupakan  salah  satu  tugas  Bank Indonesia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  8  UU‐BI.  Dalam  rangka melaksanakan    tugas    ini,    Bank    Indonesia    menetapkan    peraturan, memberikan  dan mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha tertentu   bank,   melaksanakan   pengawasan   bank,   serta   mengenakan sanksi  terhadap  bank   (Psl.   24).  Selain  itu,  Bank  Indonesia  berwenang menetapkan   ketentuan‐ketentuan   perbankan   yang   memuat   prinsip kehati‐hatian  (Psl.  25).

Berkaitan  dengan  kewenangan  di  bidang  perizinan,  Bank  Indonesia  :

  • memberikan  dan  mencabut  izin  usaha  bank;
  • memberikan   izin   pembukaan,   penutupan   dan   pemindahan   kantor bank;
    • memberikan  persetujuan  atas  kepemilikan  dan  kepengurusan  bank;
    • memberikan  izin  kepada  bank  untuk  menjalankan  kegiatan‐kegiatan
      usaha  tertentu  (Psl.  26).

Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  meliputi  pengawasan langsung   dan   tidak   langsung (Psl. 27).  Bank   Indonesia   berwenang mewajibkan   bank   untuk   menyampaikan   laporan,   keterangan,   dan penjelasan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia, dimana  hal  ini  dapat  dilakukan  terhadap  perusahaan  induk,  perusahaan anak,  pihak  terkait  dan  pihak  terafiliasi  dari  bank  apabila  diperlukan (Psl.  28).

Pemeriksaan   terhadap   bank   dilakukan   secara   berkala   maupun   setiap waktu   apabila   diperlukan   dan   dapat   dilakukan   terhadap   perusahaan induk,  perusahaan  anak,  pihak  terkait  dan  pihak  terafiliasi  dari  bank apabila   diperlukan.   Bank   dan   pihak   lain   tersebut   wajib   memberikan kepada  pemeriksa:

  • keterangan  dan  data  yang  diminta;
  • kesempatan  untuk  melihat  semua  pembukuan,  dokumen,  dan  sarana
    fisik  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usahanya;
  • hal‐hal    lain    yang    diperlukan    seperti    salinan    dokumen    yang
    diperlukan  dan  lain‐lain  (Psl.  29).

Bank  Indonesia  dapat  menugasi  pihak  lain  untuk  dan  atas  nama  Bank Indonesia   melaksanakan   pemeriksaaan   terhadap   bank   (Psl.   30)   Bank Indonesia  dapat  memerintahkan  bank  untuk  menghentikan  sementara sebagian   atau   seluruh   kegiatan   transaksi   tertentu   apabila   menurut penilaian  Bank  Indonesia  transaksi  tersebut  diduga  merupakan  tindak pidana  di  bidang  perbankan   (Psl.   31).  Dalam  hal  keadaan  suatu  bank menurut  penilaian  Bank  Indonesia  membahayakan  kelangsungan  usaha bank   yang   bersangkutan   dan/atau   membahayakan   sistem   perbankan atau   terjadi   kesulitan   perbankan   yang   membahayakan   perekonomian nasional,  Bank  Indonesia  dapat  melakukan  tindakan  sebagaimana  diatur dalam  undang‐undang  tentang  Perbankan  yang  berlaku  (Psl.  33).

  • Pengalihan  Tugas  Pengawasan  Bank

Dalam  UU‐BI  ditetapkan  bahwa  tugas  mengawasi  bank  akan  dialihkan kepada   lembaga   pengawasan   sektor   jasa   keuangan   independen   yang dibentuk  berdasarkan  undang‐undang  selambat‐lambatnya  31  Desember 2002 (Psl.  34).  Tugas  yang  dialihkan  kepada  lembaga  ini  tidak  termasuk tugas  pengaturan  bank  serta  tugas  yang  berkaitan  dengan  perizinan. Lembaga   pengawasan   independen   ini   akan   melakukan   pengawasan terhadap   semua   lembaga   jasa   keuangan   seperti   bank,   asuransi,   dana pensiun,  sekuritas,  modal  ventura,  dan  perusahaan  pembiayaan  serta badan‐badan     lain     yang     menyelenggarakan     pengelolaan     dana masyarakat.

III. Dewan Gubernur

Dalam   melaksanakan   tugasnya   Bank   Indonesia   dipimpin   oleh   Dewan Gubernur  yang  terdiri  dari  seorang  Gubernur,  seorang  Deputi  Gubernur Senior,  dan  sekurang‐kurangnya  4  (empat)  orang  atau  sebanyak‐banyaknya 7  (tujuh)   Deputi   Gubernur   dengan   Gubernur   sebagai   pemimpin   Dewan Gubernur  (Psl  36  jo  Psl.  37).  Dewan  Gubernur  mewakili  Bank  Indonesia  di dalam   dan   di   luar   Pengadilan,   dimana   kewenangan   mewakili   tersebut dilaksanakan  oleh  Gubernur  (Psl.  39).

Gubernur   dan   Deputi   Gubernur   Senior   diusulkan   dan   diangkat   oleh Presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Sedangkan  Deputi  Gubernur  diusulkan oleh  Gubernur  dan  diangkat  oleh  Presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Untuk dapat  diangkat  menjadi  anggota  Dewan  Gubernur  harus  memenuhi  syarat antara  lain  berkewarganegaraan  Indonesia,  memiliki  akhlak  dan  moral  yang tinggi,   serta   memiliki   keahlian   dan   pengalaman   di   bidang   ekonomi, keuangan,  perbankan,  atau  hukum  (Psl.  40).

Anggota  Dewan  Gubernur  diangkat  untuk  masa  jabatan  selama   5   (lima) tahun   (Psl.  41).  Sebelum  memangu  jabatannya,  anggota  Dewan  Gubernur wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  di  hadapan  Ketua  Mahkamah  Agung (Psl.  42).  Anggota  Dewan  Gubernur  tidak  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  kecuali  karena  yang  bersangkutan  mengundurkan  diri,  terbukti melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  atau  berhalangan  tetap  (Psl.  48)  Sebagai pimpinan  Bank  Indonesia,  Dewan  Gubernur  berwenang  untuk  mengangkat dan  memberhentikan  pegawai  Bank  Indonesia  serta  menetapkan  peraturan kepegawaian,  sistem  penggajian,  penghargaan,  pensiun,  dan  tunjangan  hari tua   serta   penghasilan   lainnya   bagi   pegawai   Bank   Indonesia (Psl. 44).

Disamping   itu,   gaji,   penghasilan   lainnya,   dan   fasilitas   Dewan   Gubernur ditetapkan  oleh  Dewan  Gubernur  (Psl.  51).

1.       Larangan  Bagi  Anggota  Dewan  Gubernur

Antara   sesama   anggota   Dewan   Gubernur   dilarang   mempunyai hubungan  keluarga  sampai  dengan  derajat  ketiga  serta  hubungan besan.  Jika  setelah  pengangkatan  terbukti  mempunyai  hubungan  atau terjadi   hubungan   keluarga   yang   dilarang,   maka   dalam   waktu 7 (tujuh)  hari  kerja  sejak  terbukti mempunyai  atau  terjadi  hubungan keluarga  tersebut,  salah  satu  diantara  mereka  harus mengudurkan diri.   Apabila   salah   satu   anggota   Dewan   Gubernur   tersebut   tidak bersedia   mengundurkan   diri,   maka   Presiden   menetapkan   kedua anggota  Dewan  Gubernur  tersebut  untuk  berhenti  dari  jabatannya (Psl.  46).

Anggota   Dewan   Gubernur   baik   sendiri   maupun   bersama‐sama dilarang  mempunyai  kepentingan  langsung  atau  tidak  langsung  pada perusahaan  mana  pun  juga,  merangkap  jabatan  pada  lembaga  lain kecuali  karena  kedudukannya  wajib  memangku  jabatan  tersebut  serta menjadi  pengurus  dan/atau  anggota  partai  politik.  Dalam  hal  anggota Dewan  Gubernur  melakukan  salah  satu  atau  lebih  larangan  tersebut, maka  anggota  Dewan  Gubernur  tersebut  wajib  mengundurkan  diri dari  jabatannya  (47)xcdc

2.       Perlindungan  Hukum  Bagi  Anggota  Dewan  Gubernur

Anggota  Dewan  Gubernur   dan/atau  pejabat  Bank   Indonesia   tidak dapat  dihukum  karena  telah  mengambil  keputusan  atau  kebijakan yang  sejalan  dengan  tugas  dan  wewenangnya  sepanjang  dilakukan dengan  itikad  baik  (Psl.  45).

Pengambilan   keputusan   dianggap   dilakukan   dengan   itikad   baik apabila:

  • dilakukan  dengan  maksud  tidak  mencari  keuntungan  bagi  diri sendiri,   keluarga,   kelompoknya   sendiri,   dan/atau   tindakan‐ tindakan  lain  yang  berindikasikan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme;
  • dilakukan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  dan  berdampak positif;
  • diikuti   dengan   rencana   tindakan   preventif   apabila   keputusan yang  diambil  ternyata  tidak  tepat;
  • dilengkapi  dengan  sistem  pemantauan.

Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum atas  tanggung  jawab  pribadi  bagi  anggota  Dewan  Gubernur  dan/atau pejabat   Bank   Indonesia   yang   dengan   itikad   baik   berdasarkan kewenangannya  telah  mengambil  keputusan  yang  sangat  sulit  tetapi sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.

3.       Rapat  Dewan  Gubernur

Rapat    Dewan    Gubernur,    sebagai    suatu    forum    pengambilan keputusan   tertinggi,   diselenggarakan   sekurang‐kurangnya   sekali dalam   sebulan   untuk   menetapkan   kebijakan   umum   di   bidang moneter,   serta   sekurang‐kurangnya   sekali   dalam   seminggu   untuk melakukan   evaluasi   atas   pelaksanaan   kebijakan   moneter   atau menetapkan   kebijakan   lain   yang   prinsipil   dan   strategis   seperti kebijakan    di    bidang    pengaturan    dan    pemeliharaan    sistem pembayaran  serta  pengaturan  dan  pengawasan  bank.  Rapat  Dewan Gubernur  dinyatakan  sah  apabila  dihadiri  sekurang‐kurangnya  oleh lebih  dari  separuh  anggota  Dewan  Gubernur.

Keputusan  rapat  Dewan  Gubernur  dilakukan  atas  dasar  musyawarah untuk   mufakat,   dimana   apabila   mufakat   tidak   tercapai,   Gubernur menetapkan   keputusan   akhir.   Dalam   keadaan   darurat   dan   rapat Dewan   Gubernur   tidak   dapat   dilaksanakan   karena   kuorum   tidak terpenuhi,  Gubernur  atau  sekurang‐kurangnya  2  (dua)  orang  anggota Dewan  Gubernur  dapat  menetapkan  kebijakan  dan/atau  mengambil keputusan   yang   sangat   diperlukan   karena   apabila   tidak   diambil tindakan  tertentu  dapat  berdampak  negatif  baik  bagi  Bank  Indonesia maupun  bagi  pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia.  Kebijakan  dan/atau keputusan   ini   wajib   dilaporkan   selambat‐lambatnya   dalam   Rapat Dewan  Gubernur  berikutnya  (Psl.  43).

IV. INDEPENDENSI  BANK  INDONESIA

1. Yuridis

UU‐BI    merupakan    landasan    yuridis    bagi    independensi    BankIndonesia   dimana   dalam   UU‐BI   dimuat   berbagai   elemen   dariindependensi  Bank  Indonesia.  Elemen‐elemen  independensi  tersebutmeliputi  antara  lain  status  dan  kedudukan,  tujuan  dan  tugas  sertamanajemen  dan  personalia  Bank  Indonesia.

2. Personalia

Independensi    personalia    dalam    UU‐BI    ditunjukan    dalam    hal pengangkatan   anggota   Dewan   Gubernur   oleh   Presiden   dengan persetujuan   DPR.   Persyaratan   persetujuan   DPR   ini   penting   untuk menjaga   independensi   Bank   Indonesia   dari   intervensi   Pemerintah melalui  pengangkatan  anggota  Dewan  Gubernur.  Pengangkatan  oleh Presiden  di  sini  adalah  dalam  kapasitasnya  sebagai  Kepala  Negara dan   bukan   Kepala   Pemerintah.   Disamping   itu,   anggota   Dewan Gubernur   tidak   dapat   diberhentikan   oleh   Presiden   selama   masa jabatannya   kecuali   mengundurkan   diri,   berhalangan   tetap   atau melakukan  tindak  pidana  kejahatan.

3. Institusi

Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  independen  yang  dalam melaksanakan   fungsi   dan   tugasnya   bebas   dari   campur   tangan pemerintah   atau   pihak‐pihak   lainnya.   Secara   struktural,   Bank Indonesia  berada  di  luar  pemerintah  sehingga  dapat  mengeliminir adanya  intervensi  terhadap  pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia  baik yang   berasal   dari   pemerintah   maupun   pihak   lain.   Dalam   rangka pelaksanaan  tugasnya,  Bank  Indonesia  dapat  melakukan  kerja  sama dengan  bank  sentral  lainnya,  organisasi  internasional,  dan  lembaga internasional  serta  dapat  menjadi  anggota  pada  lembaga  multilateral, baik  atas  nama  Bank  Indonesia  maupun  mewakili  Pemerintah.

4. Tujuan

Dalam   UU‐BI   tujuan   Bank   Indonesia   difokuskan   pada   menjaga kestabilan  nilai  rupiah  yang  tercermin  pada  laju  inflasi  yang  rendah dan   kestabilan   nilai   tukar.   Dalam   mencapai   tujuan   ini,   Bank Indonesia    sepenuhnya    berwenang    untuk    menetapkan    sasaran moneter  dengan  memperhatikan  perkembangan  ekonomi  baik  dalam negeri  maupun  luar  negeri  serta  instrumen  yang  akan  digunakan.

5. Tugas

Independensi  dalam  pelaksanaan  tugas  tercermin  dari  larangan  bagi pihak  lain  untuk  melakukan  segala  bentuk  campur  tangan  terhadap pelaksanaan   tugas   Bank   Indonesia.   Bank   Indonesia   juga   wajib menolak  dan/atau  mengabaikan  segala  bentuk  campur  tangan  dari pihak  manapun  dalam  rangka  pelaksanaan  tugasnya.

6. Manajemen

Bank  Indonesia  dipimpin  oleh  Dewan  Gubernur  yang  sepenuhnya berwenang   dalam   menjalankan   organisasi   Bank   Indonesia   dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU‐BI.

7. Anggaran

Independensi  dalam  bidang  anggaran  terlihat  dalam  ketentuan  Pasal 60 yang  menyatakan  bahwa  anggaran  Bank  Indonesia  ditetapkan  oleh Dewan  Gubernur.  Anggaran  harus  disampaikan  kepada  DPR  yang dimaksudkan  untuk  dapat  memantau  pengelolaan  kewenangan  Bank Indonesia  dalam  Ikhtisar  Undang‐undang  No.  23  Tahun  1999  tentang Bank   Indonesia   anggaran   serta   kepada   Pemerintah   sebagai   bahan informasi   berkaitan   dengan   surplus   atau   defisit   anggaran   Bank Indonesia.

8. Transparans

iSebagai   konsekuensi   dari   independensi   yang   dimilikinya,   maka dalam  pelaksanaan  tugasnya  Bank  Indonesia  dituntut  untuk  lebih transparan  dan  bertanggung  jawab.  Transparansi  dan  akuntabilitas ini  diwujudkan  dalam  pertanggungjawaban  kepada  publik  dimana Bank  Indonesia  wajib  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat secara  terbuka.  Bank  Indonesia juga  wajib  mengumumkan  laporan keuangan  tahunan  kepada  publik  melalui  media  massa.

V. AKUNTABILITAS

Dalam  UU‐BI  dianut  pertanggungjawaban  publik,  dimana  pada  setiap  awal tahun   anggaran   Bank   Indonesia   wajib   menyampaikan   informasi   kepada masyarakat   secara   terbuka   melalui   media   masa   mengenai   evaluasi pelaksanaan  kebijakan  moneter  tahun  sebelumnya  dan  rencana  kebijakan moneter   tahun   yang   akan   datang.   Informasi   tersebut   juga   disampaikan kepada  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.   Disamping   itu,  setiap   3 (tiga)  bulan  Bank Indonesia  wajib  menyampaikan  laporan  perkembangan pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Apabila   diperlukan,  Dewan   Perwakilan   Rakyat   dapat   meminta  Bank Indonesia  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya  (Psl.  58).

Anggaran  tahunan  Bank  Indonesia  harus  disampaikan  kepada  DPR  (Psl.  60). Bank  Indonesia  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Laporan  keuangan  tahunan  Bank  Indonesia diperiksa   oleh   Badan   Pemeriksa   Keuangan,   yang   hasilnya   disampaikan kepada   DPR.   Bank   Indonesia   juga   diwajibkan   untuk   mengumumkan laporan keuangan tahunan  kepada  publik  melalui  media  massa  (Psl.  61).

VI. Hubungan dengan Pemerintah

Tidak  berbeda  dengan  UU  Nomor   13  Tahun   1968  tentang  Bank  Sentral, berdasarkan  UU‐BI  Bank  Indonesia  juga  bertindak  sebagai  pemegang  kas pemerintah   (Psl.   52).   Disamping   itu,   atas   permintaan   Pemerintah,   Bank Indonesia  untuk  dan  atas  nama  Pemerintah  dapat  menerima  pinjaman  luar negeri,   menatausahakan,   serta   menyelesaikan   tagihan   dan   kewajiban keuangan  Pemerintah  terhadap  pihak  luar  negeri  (Psl.  53).

Pemerintah  wajib  meminta  pendapat  dan/atau  mengundang  Bank  Indonesia dalam   sidang   kabinet   yang   membahas   mengenai   masalah   ekonomi, perbankan   dan   keuangan   yang   berkaitan   dengan   tugas   Bank   Indonesia. Bank  Indonesia  juga  dapat  memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada Pemerintah  mengenai  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara serta   kebijakan   lain   yang   berkaitan   dengan   tugas   dan   wewenang   Bank Indonesia  (Psl.  54).

Pemerintah  juga  wajib  berkonsultasi  dengan  Bank  Indonesia  apabila  akan menerbitkan    surat    utang    negara.   Bank    Indonesia   dapat    membantu penerbitan   surat   utang   negara,   terutama   informasi   mengenai   pasar   dan waktu  penerbitan  surat  utang  tersebut.  Bank  Indonesia  dilarang  membeli untuk  diri  sendiri  surat  utang  negara  tersebut  di  pasar  primer  dan  hanya dapat  membeli  di  pasar  sekunder  yang  semata‐mata  hanya  untuk  tujuan pelaksanaan  kebijakan  moneter  (Psl.  55).

Salah   satu   perubahan   yang   penting   dalam   UU‐BI   adalah   larangan pemberian  kredit  kepada  Pemerintah.  Selama  ini  pemberian  kredit  kepada Pemerintah   ditujukan   untuk   memperkuat   kas   negara   dalam   mengatasi defisit   spending.   Dalam   UU‐BI   secara   tegas   dinyatakan   bahwa   Bank Indonesia  dilarang  memberikan  kredit  kepada  Pemerintah  karena  dianggap dapat  mengganggu  keutuhan  konsep  independensi  Bank  Indonesia  (Psl.  56).

Walaupun  Bank  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  independen,  namun koordinasi  dengan  Pemerintah  yang  bersifat  konsultatif  tetap  diperlukan. Pemerintah   yang   diwakili   seorang   Menteri   atau   lebih   dapat   menghadiri Rapat  Dewan  Gubernur  dengan  hak  bicara  tanpa  hak  suara  (Psl.  43  ayat  (1) Hubungan  dengan  Pemerintah  juga  nampak  dalam  pembagian  surplus  dari hasil   kegiatan   Bank   Indonesia.   Sisa   surplus   Bank   Indonesia   setelah dikurangi   30%  untuk  cadangan  tujuan  dan   10%  untuk  cadangan  umum diserahkan   kepada   Pemerintah   dengan   ketentuan   terlebih   dahulu   harus digunakan  untuk  membayar  kewajiban  Pemerintah  kepada  Bank  Indonesia (Psl.  62).

VII. Ketentuan Hukum

1.               Produk  Hukum

Salah    satu    yang    menonjol    dalam    UU‐BI    adalah    ketentuan pelaksanaannya   diatur   dalam   Peraturan   Bank   Indonesia   yang mengatur   dan   mengikat   publik   serta   Peraturan   Dewan   Gubernur yang  mengatur  dan  mengikat  ke  dalam  Bank  Indonesia.  Penetapan Peraturan    Bank    Indonesia    dan    Peraturan    Dewan    Gubernur merupakan  bentuk  independensi  dalam  pembuatan  peraturan  yang berkaitan   dengan   pelaksanaan   tugas   Bank   Indonesia.   Dengan demikian   maka   dapat   dieliminir   intervensi   dari   Pemerintah   atau pihak  lain  melalui  peraturan  perundang‐undangan.

2.      Ketentuan  Pidana  dan  Sanksi  Administratif

Ketentuan  Pidana  dan  sanksi  administratif  diatur  dalam  mulai  Pasal 65 sampai  dengan  Pasal  72.  Tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam dengan    pidana    dalam    UU‐BI    meliputi    pelanggaran    terhadap kewajiban   penggunaan   uang   rupiah   di   wilayah   RI,   pelanggaran terhadap  kewajiban  untuk  tidak  menolak  penggunaan  uang  rupiah, pelanggaran   atas   larangan   campur   tangan   terhadap   pelaksanaan ugas  Bank  Indonesia,  pelanggaran  kewajiban  untuk  menolak  campur tangan,  pelanggaran  atas  kewajiban  memberikan  keterangan  dan  data yang  diperlukan,  pelanggaran  atas  larangan  membeli  surat  berharga di  pasar  primer,  serta  pelanggaran  atas  rahasia  jabatan.

Pelanggaran   terhadap   ketentuan   kewajiban   penggunaan   Rupiah sebagai   alat   pembayaran   di   wilayah   RI   diancam   dengan   pidana kurungan  sekurang‐kurangnya  1  bulan  dan  paling  lama  3  bulan  serta denda  sekurang‐kurangnya  Rp.  2  juta  dan  paling  banyak  Rp.  6  juta (Psl.  65).  Setiap  orang  atau  badan  yang  menolak  rupiah  sebagai  alat pembayaran   di   wilayah   RI   diancam   pidana   penjara   sekurang‐ kurangnya  1  tahun  dan  paling  lama  3  tahun  serta  denda  sekurang‐ kurangnya  Rp.  1  miliar  dan  paling  banyak  Rp.  3  miliar  (Psl.  66).

Pelanggaran   terhadap   larangan   untuk   melakukan   campur   tangan terhadap  pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia  diancam  pidana  penjara sekurang‐kurangnya   2  tahun  dan  paling  lama   5  tahun  serta  denda sekurang‐kurangnya  Rp.  2  miliar  dan  paling  banyak  Rp.  5  miliar  (Psl. 67). Anggota  Dewan  Gubernur  dan/atau  pejabat  Bank  Indonesia  yang tidak  menolak  adanya  campur  tangan  pihak  lain  diancam  dengan pidana   penjara 2  tahun   dan   paling   lama 5  tahun   serta   denda sekurang‐kurangnya  Rp.2  miliar  dan  paling  banyak  Rp.  5  miliar  (Psl. 68).

Badan    yang    tidak    memenuhi    kewajiban    untuk    memberikan keterangan   dan/atau   data   yang   diperlukan   dalam   kegiatan   survei diancam  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  50  juta  (Psl.  69).

Pelanggaran   terhadap   larangan   pembelian   surat   utang   negara   di pasar  primer  diancam  dengan  pidana  penjara  penjara   1  tahun  dan paling  lama   3  tahun  serta  denda  sekurang‐kurangnya  Rp.   6  miliar dan  paling  banyak  Rp.  15  miliar  (Psl.  70).

Pelanggaran   rahasia   jabatan   yang   dilakukan   oleh   anggota   Dewan Gubernur,  pegawai  Bank  Indonesia  serta  pihak  lain  yang  melakukan pekerjaan  tertentu  dari  Bank  Indonesia  diancam  pidana  penjara   1 tahun  dan  paling  lama  3  tahun  serta  denda  sekurang‐kurangnya  Rp.  1 miliar  dan  paling  banyak  Rp.  3  miliar.  Apabila  pelanggaran  tersebut dilakukan  oleh  badan,  diancam  pidana  denda  sekurang‐kurangnya Rp.  3  miliar  dan  paling  banyak  Rp.  6  miliar  (Psl.  71).

Disamping  ketentuan  pidana,  Dewan  Gubernur  dapat  menetapkan sanksi  administratif  kepada  pegawai  Bank  Indonesia  serta  pihak  lain yang   tidak   memenuhi   kewajiban   yang   ditentukan   UU‐BI.   Bentuk sanksi  administratif  tersebut  dapat  berupa  denda,  teguran  tertulis, pencabutan  atau  pembatalan  izin  usaha  serta  sanksi  disiplin  pegawai (Psl.  72).

VIII. Lain-Lain

1.       Pengalihan  Kredit  Program

Sesuai  dengan  konsep  yang  dianut  dalam  UU‐BI  dimana  suatu  bank sentral  yang  independen  harus  mempunyai  tugas  yang  fokus  yaitu memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,   maka  tugas   pengadaan  kredit program   yang   selama   ini   dilakukan   oleh   Bank   Indonesia   akan dialihkan  kepada  BUMN  yang  ditunjuk  Pemerintah  dalam  jangka waktu   6  bulan  sejak  berlakunya  UU‐BI.  BUMN  tersebut  mengelola hasil  angsuran  dan/atau  pelunasan  pokok  dan  bunga  kredit  likuiditas sampai  dengan  berakhirnya  jangka  waktu  kredit  likuiditas  tersebut. Subsidi  bunga  kredit  likuiditas  yang  selama  ini  menjadi  beban  Bank Indonesia  menjadi  beban  Pemerintah  (Psl.  74).

2.               Pembatasan  Penyertaan  Modal

Sejalan  dengan  penetapan  single  objective  Bank  Indonesia  serta  agar dalam   pelaksanaan   tugasnya   Bank   Indonesia   lebih   menfokuskan pada  tujuan  yang  harus  dicapai,  dalam  UU‐BI  ditetapkan  mengenai pembatasan  penyertaan  modal  hanya  pada  badan  hukum  atau  badan lainnya   yang   sangat   diperlukan   dalam   pelaksanaan   tugas   Bank Indonesia  seperti  lembaga  kliring,  badan  pemeringkat  dan  lembaga penjamin  simpanan.

Kegiatan  penyertaan  modal  pada  badan  hukum  atau  badan  lainnya ini   harus   mendapat   persetujuan   dari   Dewan   Perwakilan   Rakyat. Dana  yang  digunakan  untuk  penyertaan  ini  hanya  dapat  diambil  dari cadangan  tujuan  (Psl.  64).

3.               Ketentuan  Divestasi

Dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  tahun  sejak  UU‐BI  berlaku,  Bank Indonesia   wajib   melepaskan   seluruh   penyertaannya   pada   badan hukum   atau   badan   lainnya   yang   tidak   memenuhi   persyaratan “sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia”  (Psl. 77).

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

a. pengertian

Ji’alah menurut Bahasa adalah “nama yang digunakan seseorang pada barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan.” Sedangkan menurut istilah syara’ ialah “Tindakan penetapan orang yang sah pentasarrufannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.” Atau Secara istilah, menurut madzab Malikiyah, ju’alah adalah akad sewa (ijarah) atas semua manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terdapat probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, barang siapa yang mempu menemukan mobil saya yang hilng, atau barang siapa yang mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya janjikan. Atau dengan perkataan lain mengenai hal ini bahwa Ji’alah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan oleh pihak yang kehilangan. Dapat dicontohkan bilamana ada seseorang yang kehilangan kuda, kemudian dia berkata, “Barangsiapa yang mendapatkan kudaku yang telah hilang dan dia kembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”

Hal ini sedikit berbeda dengan pemaknaan kata ji’alah yang ada di dalam kitab fatkhul qorib di atas dengan pemaknaan kata ji’alah di dalam kitab kifayatur akhyar edisi terjemah. Yang umum digunakan adalah kata ji’alah dengan pemaknaan sayembara, namun di dalam penerjemahan kitab kifayatul akhar yang digunakan adalah ja’alah dengan pemaknaan upahan. Di bawah ini akan dikutipkan penerjemahan yang ada di dalam kitab kifayatul akhyar.

Di dalam kitab kifayatul akhyar edisi terjemahan manyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ja’alah adalah mensyaratkan bila dapat dikembalikan binatangnya yang hilang, akan dibayar upahan yang tertentu. Maka barang siapa yang mengembalikan, dia berhak menerima upahan yang disyaratkan itu. Kata ja’alah boleh juga disebut dengan kata ji’alah. Sama halnya dengan pendapat yang berada di dalam kitab kifayatul akhyar, menurut al-Jazairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi mengatakan bahwa, pengupahan atau ja’alah menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseoarng karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan atau ji’alah menurut syari’at, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseoarang berkata “barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapat uang sekian.” Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah yang ia sediakan, banyak atau sedikit.

Berbeda dengan ketiga penggunaan penetapan kata di dalam masing-masing kitab, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mengenai pembahasan pada tema ini. Ji’alah ialah pemberian upah (hadiah) atas suatu manfa’at yang diduka bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/penemu hamba yang lari.

Akad Ju’alah identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (qonun), ju’alah diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

Jialah juga bermakna menetapkan kebebasan bekerja pada orang yang disuruh yang nantinya akan diberi ganti/upah atas pekerjaannya dan gantinya itu sudah ditentukan. Contohnya: Sayembara.

 

b. Rukun Ji’alah

Rukun rukun jialah adalah sebagai berikut :

1.      Adanya 2 orang yang berakad yaitu Ja’il dan ‘Amil.

a.       Ja’il yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja’il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas

b.      ‘Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan ‘amil itu orang-orang tertentu (bebas).

2.      Shighat. Kalimat itu hendaklah mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, juga tidak ditentukan waktunya.

3.      Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang memiliki harta dalam sayembara tersebut).

4.      Upah. Harta yang wajib diberikan oleh ja’il kepada ‘amil.

Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, “Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri uang sekain.” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama, maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya

 

c. Yang membatalkan Ji’alah

Madzab Malikiyah menyatakan, akad ju’alah boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (‘amil). Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, akad ju’alah boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalakan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka ’amil boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan. Atau dengan kata lain, masing-masing pihak boleh menghentikan (membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja, maka ia tidak mendapat upah, sekalipun ia sudah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan.

 

d. Landasan Syariah

Menurut madzab Hanafiyah, akad ju’alah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkan dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama’ Hanafiyah yang meperbolehkannya, dengan dasar istihsan (karena ada nilai manfaat).

Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan hanabilah, secara syar’i, akad ju’alah diperbolehkan. Dengan landasarn kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya.Firman Allah: yang Artinya :

“penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf : 72)

Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Jama’ah kecuali Imam Nasa’I dari Abu Sa’id al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah mendatangkan sebuah perkampungan Arab. Namun mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin merka terserang penyakit, kemudian penduduk desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul meng-iya-kan dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian seorang sahabat membaca al-Fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi sahabat tidak mau menerima sebelum lapor dari Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum melihat atas laporan kejadian itu.

 

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Unuversitas Sriwijaya

Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa system ekonomi yang begitu berpengaruh diantaranya:

1. SISTEM EKONOMI ISLAM

sistem ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan islam (sunnatullah). (more…)


1. Pengertian

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim.

  • Zakat merupakan kewajiban bagian setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam
  • Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah di berikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagan haranya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. (more…)

bank Syariah

Transaksi jasa-jasa syariah merupakan akad pelengkap diLembaga Keuangan Syari’ah.Akad-akad berbasis jasa yang biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah akan jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut.Dalam operasional akuntansi transaksi jasa-jasa lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir.Tujuan utama (more…)

NEGARA

1. Pengertian Negara

Secara literal istilah Negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), Staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis), kata state, staat, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Secara terminology, Negara diartikan (more…)