Archive for November, 2010

Dalam waktu dekat ini, Intel akan segera meluncurkan Processor baru mereka yang berbasis sandy bridge, tentunya.. intel selalu menciptakan produk baru dengan dukungan socket, chipset, bahkan tipe motherboad terbaru., Salah satunya adalah Chipset yang diawali dengan code name “P” adalah chip yang tidak terintegasi dengan Graphics Processor…

Pada kali ini ECS merilis produk baru mereka yang telah terintegrasi dengan Chip Sandy bridge, untuk tipe Processor mendatang, produk ini diberi nama ECS P67H2-A.

Anda tentunya akan melihat sebuah motherboard yang sangat mengesankan, sarat dengan fitur dan Pilihan, P67H2-A datang tidak hanya dengan 1 , melainkan datang dengan 2 NEC controller USB yang dapat memungkinkan 4 port. dan tertanam juga Hydra chip yang memungkinkan anda untuk berbagi dan menggabungkan kartu grafis lebih dari satu.

ini adalah bocoran gambar dan foto dari ECS P67H2-A

Seperti yan kita ketahui, Processor intel terbaru akan menggunakan socket terbaru, dan untuk menggunakan itu intel menciptakan soket LGA 1155, dan dengan dukungan chip yang terbaru pula.

Dengan berukuran ATX motherboard, produk yang diberi nama P67H2-A ini akan hadir dengan 4-phase VRM design, 3 Slot PCI-E x 16, dan juga di isi oleh slot PCI dan PCI-e x1

mobo ini juga memiliki conectivitas IO panel di belakang, Dual Gigabit Ethernet, Multiple NEC USB 3.0 , USB 2.0, optical toslink S/Pdif, 6 audio chanel, CMOS clear button, dan juga eSATA connectors



Belum ada kepastian Harga tentang produk ini, karena produk ini masih belum di pasarkan…, dan produk ini akan di luncurkan setelah processor terbaru dari intel¬† core i3 /i5 /i7 yang berbasis pada sandy bridge telah di luncurkan.

 

guru3d.com
devilmycry4-translator

Advertisements

Belum lama ini Nvidia telah mempublikasikan Vga terbaru mereka yaitu Geforce GTX 460 РGTX 480, Entah mengapa Nvidia mengeluarkan VGA mereka dengan  begitu cepat, VGA terbaru mereka itu di beri nama Geforce GTX 580., Sebelumnya pesaingnya AMD radeon, baru saja meluncurkan VGA mereka yang terbaru juga yaitu Radeon 6800 Series..,   Lantas., Apakah Geforce GTX 580 ini adalah jawaban atas AMD radeon 6800 series..???

GTX 580 ini memiliki bentuk yang lumayan sangar,

dilengkapi dengan directX 11, dan semua teknologi terbaru nvidia ada didalamnya

Berikut adalah Spesifikasi yang terkandung di dalam Nvidia GTX

GeForce
9800 GTX
GeForce GTX
285
GeForce GTX
295
GeForce GTX
470
GeForce GTX
480
GeForce GTX
580
Stream (Shader) Processors 128 240 240 x2 448 480 512
Core Clock (MHz) 675 648 576 607 700 772
Shader Clock (MHz) 1675 1476 1242 1215 1400 1544
Memory Clock (effective MHz) 2200 2400 2000 3350 3700 4000
Memory amount 512 MB 1024 MB 1792 MB 1280 1536 1536
Memory Interface 256-bit 512-bit 448-bit x2 320-bit 384-bit 384-bit
Memory Type gDDR2 gDDR3 gDDR3 gDDR5 gDDR5 gDDR5
HDCP Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Two Dual link DVI Yes Yes Yes Yes Yes Yes
HDMI No No No Yes Yes Yes
Graphics card GeForce GTX 470 GeForce GTX 480 GeForce GTX 580
Fabrication node 40nm 40nm 40nm
Shader processors 448 480 512
Streaming Multiprocessors (SM) 14 15 16
Texture Units 56 60 64
ROP units 40 48 48
Graphics Clock (Core) 607 MHz 700 MHz 772 MHz
Shader Processor Clock 1215 MHz 1401 MHz 1544 MHz
Memory Clock / Data rate 837 MHz / 3348 MHz 924 MHz / 3696 MHz 1000 MHz / 4000 MHz
Graphics memory 1280 MB 1536 MB 1536W MB
Memory interface 320-bit 384-bit 384-bit
Memory bandwidth 134 GB/s 177 GB/s 192 GB/s
Power connectors 2×6-pin PEG 1×6-pin PEG, 1×8-pin PEG 1×6-pin PEG, 1×8-pin PEG
Max board power (TDP) 215 Watts 250 Watts 244 Watts
Recommended Power supply 550 Watts 600 Watts 600 Watts
GPU Thermal Threshold 105 degrees C 105 degrees C 97 degrees C

Product GAllery

Power consumption

Measured power consumption

     

  1. System in IDLE = 187W
  2. System Wattage with GPU in FULL Stress = 447W
  3. Difference (GPU load) = 260W
  4. Add average IDLE wattage ~ 20W
  5. Subjective obtained GPU power consumption = ~ 280 Watts
  6.  

Perbandingan daya

terlihat bahwa GTX 580 memang benar2 boros daya…,

Benchmark result


CODMW2

Dalam game ini terlihat kesemua VGA milik Vnidia sangat menonjol…, dan begitu pula dengan keunggulan yang di capaioleh GTX 580

BFBC 2

 

Kecanggihan Nvidia GTX 580 kembali terlihat disini,dengan berhasil mengungguli semu produk milik AMD dan GTX seri sebelumnya., dan hampir mendekati AMD 5970 yang memiiki dual graphic processor

CAlin Mcrae Dirt 2

 

Metro 2033

 

Hampir mendekati AMD 5970

Crysis Warhead

 

Pada Game ini dipaparkan semua kemampuan VGA card., dan terbukti Nvidia GTX 580 berhasil menjuarai persaingan ini, dengan berhasil mengalahkan AMD 5970

Overclocking

 

Kemampuan VGA yg OCable  menunjang kemampuan VGA ini

 

 

Beberapa Vendor juga telah menjual VGA ini, di antaranya adalah EVGA

eVGA Geforce GTX 580 PCIE 2.0 1536MB GDDR5 DVI-I Mini HDMI 772MHZ

UPC:
MPN: 015P31580AR

Available at 2 stores from $525.00


 

guru3d.com

MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan di sektor teknologi informasi dewasa ini menjadikan para pelaku ekonomi semakin mudah memperoleh informasi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Bagi manajemen perbankan, hal ini memungkinkan mereka menggunakan teknologi manufaktur maju dalam kegiatan usahanya yaitu mulai dari mendesain, memproses dan mendistribusikan produk atau jasa. Selain itu manajemen perbankan juga dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berhasil atau tidaknya suatu bank pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, adalah tugas manajemen untuk merencanakan segala aktivitas yang harus dilakukan dimasa yang akan datang agar kelangsungan hidup perbankan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Adanya perencanaan yang baik maka diharapkan semua kegiatan perbankan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan perbankan untuk mencapai laba yang optimal dapat terealisasi

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus comply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko
PEMBAHASAN
A. Teori

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

B. Jenis ‚Äď jenis risiko utama yang dihadapi perbankan.

1. Risiko Pasar (Market Risk)

Market risk adalah risiko kerugian pada posisi portofolio trading pada on dan off balance sheet ( neraca dan rekening administratif). Market risk adalah resiko krugian yang diderita bank, sebagai mana antara lain dicerminkan oleh posisi on dan off balance sheet bank, akibat terjadinya perubahan market price atas assets bank, interest rate dan foreign exchanges rate, market volatility dan market liquidity.

Definisi lainnya,yaitu market risk dalah resiko yang terkait pada terjadinya ketidak pastian atas earning suatu financial institution atau bank dalam trading portofolio-nya sebagai akibat dari terjadinya perubahan market conditions.

2. Risiko Kredit (Credit Risk)

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya.

3. Risiko Operasional (Operational Risk)

Operational risk adalah risiko terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di dalam manajemen bank, sumber daya manusia, dan system.

4. Risiko ‚Äď risiko lainnya.

Risiko ‚Äď risiko lainnya itu meliputi sebagai berikut :

a.       Business Risk
Business risk adalah risiko yang terkait dengan competitive potition serta prospek    bank dalam menghadapi pasar yang terus berubah.

b.      Strategi Risk
Strategi Risk adalah risiko yang terkait dengan long-term business decision dan implementasinyayag diambil dan diterapkan oleh manajemen puncak bank.

c.       Repotational Risk
Repotational Risk adalah risiko dari kemungkinana terjadinya kerusakan potensial yang dapat menimpa perusahaan ( termasuk bank ) sebagai akibat dari beredarnya publik opini yang negatif.

Yang terjadi bila pelindung atau pengaman tameng bank jebol oleh datangnya risiko yang menghantam perbankan, antara lain :

a. Pengaruhnya bagi lingkungan disekitar bank:

1.       Pengaruhnya bagi shareholders
Resiko yang gagal dideteksikan dan dikendalikan oleh bank cepat atau lambat pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Bagi shareholders, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya hal ‚Äď hal berikut ini :

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Terjadinya kerugian menyeluruh atas investasi yang ditanamkannya didalam bank.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Terjadinya penurunan atas nilai investai yang ditanamkannya.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Menurunnya nilai deviden atau bahkan hilangnya peluang memperoleh deviden sebagai akibat dari turunnya keuntungan bank dan bahkan karena timbulnya kerugian bank.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Munculnya kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemegang aham sebagai akibat dari kerugian ‚Äď kerugian yang diderita oleh bank.

2.       Pengaruh bagi karyawan bank (employees).
Kegagalan suatu bank sehigga harus menghadapi berbagai risiko kerugian akan memberikan pengaruh negative dan merugikan pul;a bagi para karyawan bank (employees).

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Tingkat ketertiban kerja segera menurun.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Employees akan segera menghadapi kenyataan turunannya penghasilan.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kehilangan peluang memperoleh sama sekali dan bahkan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja pula.

b.      Pengaruh bagi nasabah ( customers).
Pengaruh terjadinya risiko yang dialami oleh bank terhadap para customers-nya itu meluputi antara lain sebagai berikut :

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Berkurangnya kualitas layanan oleh bank bagi para customers.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Menurunnya ketersediaan produk yang ditawarkan oleh bank.

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Tejadinya perubahan ‚Äď perubahan regulasi yang meskipun pada awalnya mungkin hanya ditujukan bagi bank, namun memberi dampak langsung dan tidak langsung pula bagi para customers.

C. Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip / hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

  • Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
  • Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
  • Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
  • Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
  • Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

D. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Jasa untuk peminjam dana.

a.       Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

b.      Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan,

c.       Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

2. Jasa untuk penyimpan dana

a.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

b.      Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

E. Manajemen resiko bank syariah

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus cmply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko

Alasan Mengapa manajemen resiko begitu penting

  1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada
  2. Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan
  3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Faktor Sejarah Krisis Perbankan Nasional
Ada beberapa alasan mengapa Bank-bank banyak di luiqidasi pada tahun 1998

  • Pembiayaan berlebihan pada sektor ekonomi yang jenuh dan tidak produktif (Properti dan industri lain yang unstable, yang tergantung pada bahan baku/jadi import)
    Banking risk exposure :
    Credit Risk : Akibat unproductive sector
    Market Risk, khususnya : Forex Risk akibat:Depresiasi Rp. Thdp Dollar. Forex rate, rate of return risk akibat :repricing gap
    Liquidity risk, akibat: long term investment ><>
  • Pembiayaan pada group sendiri
    Pelanggaran BMPK : Bank SUMA,BDNI,BUN,dsb
    Credit Risk Exposure akibat tidak ada diversifikasi terhadap portofolio
    Credit Fraud dan Incompetence dari faktor manusia
    Total Kerugian I donesia : Rp. 600 Trilyun

Defenisi Manajemen Resiko

Manajemen Resiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dati kegiatan usaha Bank

Bagaimana memperlakukan resiko

  1. Dihindari, apabila resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Resiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
  2. Diterima dan dipertahankan, apabila resiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
  3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila resiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy
  4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) resiko dengan pihak lain
  5. Dipagari (hedge), apabila resiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya resiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Apakah Fungsi Manajemen Resiko

  • Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan
  • Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain
  • Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
  • Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utama terhadap organisasi Bank

Kerangka Manajemen Resiko

  • Identifikasi Resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Resiko terhadap produk dan kegiatan usaha
  • Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko , Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor resiko yang bersifat material
  • Pemantauan Resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposure resiko Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Jenis Resiko

1.. Resiko Kredit

  • Dimana resiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain(nasabah/debitur/mudharib dalam memenuhi kewajibannya.
  • Resiko Kredit dapat terjadi pada aktivitas : Pembiayaan, Treasuri dan Investasi, pembiayaan dan perdagangan
  • Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment
  • Kegagalan client untuk membayar (repayment scheduled) Ijarah
  • Kegagalan client untuk membayar kembali (repayment scheduled) Istishna
  • Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam)
  • Dll

Pengelolaan Resiko

Collateral

  • Pricing (higher margin for Higher risk)
  • Diversification (Wide geographical and industrial speed)
  • Client Credit Rating

Contoh :

Pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan jangka waktu 12 tahun, padahal masa kerja nasabah tinggal 5 tahun

Pembiayaan Ijarah

Resiko yang timbul dan penyebabnya :

  • Jika barang milik bank, timbul resiko tidak produktifnya asset iajarah karena tidak adanya nasabah
  • Jika barang bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal
  • Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performnya pemberi jasa.

Penyelesaian

  • Resiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari
  • Jika resiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal
  • Jika resiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
Resiko
: ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode
Penyebab : Jika pembayaran dilakukand dengan sistem Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam julah besar di akhir periode)
Solusi : memperpanjang jangka waktu sewa

Pembiayaan Salam dan Istishna
Karena kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad
Resiko : Resiko gagal serah barang dan resiko jatuhnya harga barang

Solusi :

  • Resiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.
  • Resiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan resiko kollateral 220 %, yaitu 100 % lebih tinggi daripada rasio standar 120 %.

Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah
Penilaian Resiko meliputi :
Resiko Bisnis yang dibiayai
Resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah
Resiko karakter untuk mudharib/musyarik/nasabah

2.. Resiko Pasar

  • Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun
  • Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Alasan timbulnya resiko suku bunga

  • Ketidaksesuaian (mismatch) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban
  • Peningkatan pada :
    – Ukuran dari mismatch
    – Fluktuatif market rates
    –¬† Pengelolaan resiko bunga :
    – Membuat limit posisi untuk mismatch
    – Hedging (financial future)
    – Pengelolaan dengan teknik statistik : Duration analysis, Simulation Models
  • Bank Syariah tidak berhadapan dengan resiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan Direct Competitor market rate (DCMR)
  • Bank Syariah juga berhadapan dengan Indirect Competitor Market rate (ICMR) suku bunga konvensional

Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan resiko suku bunga :

  • Profit Murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga
  • Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani
  • Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya didalam kontrak/akad
  • Rasio bagi hasil (Mudharabah & Musyarakah) ditetapkan diawal namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (Counterparty) setuju
  • Pricing Bank Konvensional akan mempengaruhi pricing di perbankan syariah

Pembiayaan Murabahah

Resiko :

Tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga

Penyebab :

  • Kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate)
  • Kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate0
  • Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For Investors)

Solusi :

Menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan :

  • Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan
  • Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakinpendek jangka waktu maksimal pembiayaan
  • Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Resiko Nilai Tukar (Foreign Exchange rate Risk)
Resiko yang muncul karena pergerakan (dengan arah) yang merugikan dari nilai tukar
Foreign currency bussiness
Borrowing atau Lending dalam valuta asing

Resiko nilai tukar meningkat apabila:

  • Bank mengambil posisi dengan jumlah besar dalam valuta asing
  • Pasar menjadi lebih fluktuative (Volatile)
  • Pengelolaan resiko Nilai Tukar
  • Seeting limit untuk posisi valuta asing
  • Menggunakan teknik hedging (hedge by other transaction)

Contoh Resiko Pasar

Tanggal 5 Juli Cabang A Bank Zulfikar Syariah membeli bank notes dari nasabah sebesar USD 10.000,00 kurs 9.700 dan pada akhir hari cabang lupa/lalai untuk menjual ke money changer atau melakukan pelimpahan kekantor pusat. Keesokan harinya cabang baru mengingat dapat menjualnya dengan kurs 9.600, dan bagaimana pula jika kurs menjadi Rp. 9800

3.. Resiko Likuiditas
Resiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar
Resiko likuditas pendanaan dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain

Contoh Resiko Likuiditasi pasar
Bank Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang tidak wajar misalkan 80% (eq.rate 12 %) agar nasabah dana mau menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya eq. rate 8.5 %

Contoh Likuiditas Pendanaan
Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan likuditas, Bank Zulfikar Syraiah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount cukup besar
Resiko Likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas (cash dan ekuivalen)
Peristiwa resiko likuiditas antara lain :

  • Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount
  • Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) anntara eraning assets dan pendanaan.
  • Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar.
  • Kontrak mudharabah mengijinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

Faktor yang meningkatkan resiko likuiditas

  • Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan
  • Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank
  • Ketergantungan kepada deposan inti
  • Berlebihnya dana jangka pendek atau long term Asset
  • Keterbatasan secara Syariah pada asset securization karena pembatasan untuk menjual utang (sale of debt)

Mitigasi Resiko Likuidasi

  • Diversifikasi terhadap sumber pendanaan
  • Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan
  • Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (cash,money at call, marketabe securities)
  • Arranging standby facilities
  • Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian maturity assets dan liabilities

4.. Resiko Legal
Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang anatara lain disebabkan :

  • Adanya tuntutan hukum
  • Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
  • Kelemahan perikatan seperti :
    – Tidak dipenuhi syarat sah kontrak
    – Pengikatan agunan yang tidak sempurna

5.. Resiko Reputasi
Resiko reputasi disebabkan antara lain :

  • Publikasi negativ yang terkait dengan kegiatan usaha bank terutama dengan pemberitaan media massa
  • Persepsi negative terhadap bank
  • Kehilangan kepercayaan dari costumer, counterpart atau regulatorAlasan kehilangan reputasi
    – Kesalahan manajemen
    – Tidak mematuhi hukum yang berlaku
    – Skandal keuangan
    – Ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank
    – Resiko ini sulit diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah

6.. Resiko Strategik
Resiko yang antara lain disebabkan :

  • Adanya penetapan strategi dan/atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat
  • Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat
  • Kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal

7.. Resiko kepatuhan
Resiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
Pada prakteknya resiko yang terkait dengan pertauran seperti :

  • CAR
  • KAP
  • PPAP
  • BMPK
  • PDN
  • Pajak
  • dan sebagainya

8.. Resiko Operasional
Resiko yang timbul akibat tidak berfungsinya :

  • Proses Internal :pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada
  • Kesalahan manusia : Hubungan antar pegawai (Discriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai
  • Kegagalan Sistem : kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komuniaski (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung)
  • Problem Eksternal : Kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), Bencana faktor alam (gempa Bumi, banjir, topan,sunami) Faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobasan sistem teknologi (hacker, penembusan user id)
    Yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan
  • Melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan :
    – Pembiayaan
    – Operaional & jasa
    – Pendanaan & instrumen hutang
    – Teknologi & Sistem Informasi
    – Treasury & investasi
    – Pembiayaan perdagangan
    – Sumber Daya Insani
    – Aktivitas umum

KESIMPULAN

Bank menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai partner kerja. Dengan demikian, unit manajemen resiko mempunyai orientasi bisnis dan unit bisnis juga mempunyai orientasi manajemen risiko. Dengan cara demikian, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis dengan upaya pengembangan bisnis dalam iklan komp[eisi yang sedemikian tinggi dimasa kini.

Dalam mengelola bank juga dipelukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan risk management, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat menjadi jelas benar.

Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan judgment yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikin, Bank Syariah mandiri menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan relative cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank mmamiliki keunggulan komfaratif dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para stakeholders.

 

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Sayyid Mahmoud Taleghani

1911 ‚Äď 9 September 1979

Sayyid Mahmoud Taleghani, adalah seseorang yang berasal dari Iran, dia merupakan salah satu Teolog reformis Muslim dan merupakan salah satu senior Syi’ah Ulama dari Iran. Taleghani adalah seorang pemimpin kontemporer dari revolusi Iran, dan pemimpin syi’ah Iran dalam gerakan perlawanan terhadap pro barat. Ia telah digambarkan sebagai slah satu wakil dari kumpulan ulama syi’ah yang memadukan antara syi’ah dengan marxis, dengan harapan agar dapat bersaing dengan gerakan-gerakan pendukung kaum muda selama tahun 1960-an sampai pada tahun 1970-an. Beliau memiliki pengaruh besar di Iran dengan memberikan pengajaran dan penafsiran ayat-ayat Al Qur’an. Sehingga sebagian besar Revolusioner Muslim adalah Murid-murid nya.

 

Biografi ‚Äď Sayyid Mahmoud Taleghani

Sayyid Mahmoud Taleghani dilahirkan di sebuah keluarga religius di desa Gelyard dari Taleghan wilayah di bagian Utara Negara Iran. Ayahnya mengajarinya banyak tentang ilmu-ilmu islam sehingga pada akhirnya beliau pun melanjutkan studinya di QOM, belajar ilmu-ilmu tentang islam di Sekolah Razaviya dan Fayziya. Pada Tahun 1938 ia pergi ke Teheran untuk berkhotbah dan ceramah tentang islam dan ia pun di tangkap dan di penjarakan pada tahun berikutnya untuk menentang rezim Reza syah. Dari 1948 dan seterusnya ia kuliah di Hedayat Masjid di kota teheran. Ia bepergian ke luar negeri ke Yordania dan Mesir pada 1951 dan 1952, untuk Shu’oob-al-Moslemin Congress di kota Karachi, dan dua kali ke Yerusalem sebagai kepala delegasi Kongres tahunan Iran Islam di Quds. Ia mendukung Mohammed Mosaddeq sebagai nasionalisasi industri minyak. Setelah pada tahun 1953 Iran mengadakan kudeta yang menggulingkan Mossaedegh dan mengembalikan Syah, dan ia ditangkap.

Taleghan adalah seorang veteran dalam pergerakan melawan rezim Pahlevi. Beliau di penjarakan di dalam beberapa penjara selama puluhan tahun. Di dalam penjara ia bertemu dngan banyak orang seperti seorang pendeta muda, seorang ulama penengah, dan seorang pimpinan agama senior sebelum revolusi.¬† Selama di dalam tahanan beliau sangat suka berbicara tentang hak. Sehingga perilaku ini tercermin di dalam bukunya yang terkenal tentang ‚Äėislam dan epemilikan‚Äô ( malekiyat va islam ) yang menyatakan dukungan atas kepemilikan yang bersifat kolektif. Beliau membantu menemukan Gerakan Perlawanan Nasional pada tahun 1957 dan bersama-sama dengan Mehdi Bazargan ia mendirikan Gerakan Pembebasan Iran pada tahun 1961. Antara tahun 1964 dan 1978 ia menghabiskan waktu hampir satu dekade di penjara.

Meskipun tidak berpengaruh seperti Ayatullah Ruhollah Khomeini, Taleghani berperan penting dalam “membentuk gerakan gelombang” yang menuju Revolusi Iran dan dibawa kekuasaan Khomeini . Selama Revolusi Islam ia menjadi ketua “rahasia” Dewan Revolusi Iran. Ia juga merupakan Imam pertama untuk salat Jumat di Teheran setelah jatuhnya pemerintah sementara Iran.

Taleghani dikenal karena toleransi nya dan Khomeini berfungsi sebagai mediator dalam perselisihan dengan Kurdi dan kelompok-kelompok pembangkang lainnya.¬† Ia juga memiliki perbedaan dengan Khomeini, yang menyebabkan pemberontakkkan di antara mereka pada bulan April 1979. Untuk mengesahkan pengakuan, Taleghani kemudian memperingatkan melawan kembali kepada kelaliman.¬† Dua dari putra Taleghani ditangkap¬† oleh Garda revolusioner, tetapi ribuan pendukungnya berbaris di jalan-jalan sembari mendukung Taleghani, dan bersorak ‚ÄúTaleghani Anda adalah jiwa revolusi‚Ä̬† Khomeini dipanggil Taleghani ke Qom di mana ia diberi kritik parah setelah pers yang dipanggil dan diberitahu oleh Khomeini. Taleghani ada dengan kami dan dia menyesal atas apa yang terjadi. Khomeini tetap tidak merujuk kepadanya sebagai Ayatullah Taleghani.

Taleghani meninggal dunia beberapa bulan kemudian pada bulan September 1979. Kematian-Nya merupakan kesempatan besar untuk banyak orang  melihatnya dan banyak terjadi emosi dan konflik sebelum dan selama pemakaman,  dan  banyak terjadi perubahan untuk moderasi dan pemikiran progresif dalam revolusi.

Karya ‚Äď Karya Sayyid Mahmoud Taleghani

  • Sebuah Cahaya Al Qur‚Äôan
  • Pendahuluan-penjelasan di Tanbih Al-Omah va Tanzih Al-Mellah
  • Islam dan Kepemilikan
  • Terjemahan jilid pertama Imam Ali bin Abi Thalib’s Book
  • Sebuah cahaya Nahj-ul-Balaq,
  • Otoritas dan Judicial Keputusan
  • Kebebasan dan Despotisme
  • Persatuan Pelajaran
  • Sebuah Pelajaran dari Alquran,
  • Hari dan Kuliah
  • Khotbah Shalat Jumat

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

 

I. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF

(113-182 H/731-798 M)

 

A.  Riwayat Hidup

Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khusnais bin Sa’ad Al-Ashari Al-Jalbi Al- Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di kufa pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf meninba ilmu kepada banyak ulama besar.

Berkat berkat bibinga para gurunya serta di tunjang oleh ketekunan dan kecerdasanya, Abu Yusuf tunbuh sebagai alim ulama yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama maupun penguasa masyarakat umum. Sekalipun disibukan dengan bebagai aktivitas mengjar dan birokrasi , Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menunlis . Beberapa karya tulisnya adalah al- Jawami’, ar-Radd’ala Siyar al-Auza’i, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adad al-Qadhi, dan al-Kharaj.

B.  Kitab al-Kharaj

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab al-Karaj (Buku tantang Perpajakan). Sekaliipun berjudul al-Karaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang al-Karaj, melainkan juga meliputi brbagai sumber pendapatan negara. Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah,penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia merupakan sebuah upaya membangun sebuah sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesui dengan hukum islam dalam kondisi yang selalu berubah dengan persyaratan ekonomi.

C.  Pemikiran Ekonomi

Dengan latar belakanng sebagai seaorang  fuqadha beraliran ahl ar-ra’yu, kakuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasinya dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan padanganya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal terakhir tersebut , berdasarkan hasil observasinya sendiri, Abu Yusuf mengungkapkan teori yang justru berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku dimasanya.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudakan serta menjamin kesejaahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan kesejahteraan umum.Ketika bebicara tentang pengdaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf mengtakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta peertumbuhan ekononomi.

II. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYAIBANI

(132 ‚Äď 189 H/750 ‚Äď 804)

A.  Riwayat Hidup

Abu Abdilah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibu kota Irak pada akhir masa pemerintahan Bani Umawiyah.Ayahnya berasal dari negari Syaibani di wilayah jazirah Arab.Di kota tersebut ia belajar fiqih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Syufan Tsauri,Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul.

Setalah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi ara penuntut ilmu. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, daket Teheran, dalam usia 58 tahun.

B.  Karya-karya

  1. Zhahir al-Riwayah, yaitu ditulis berdasrkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al-Mabsut, al-Jmi’ al-Kabir, al-Jami’ al-Shaghir, al-Syiar al-Kabir,al-Syiar al-Shaghir, dan al-Ziyadat. Keaemuanya ini dipimpin Abi Al-Fadhl Muhammad abn Ahmad Al-Maruzi (w. 334 H/945 M) dalam satu kitab yang berjudul al-kafi.
  1. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandanganya sendiri, seperti Amali     Muhammad fi al-fiqih, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd ’ala Ahl Madinah,  al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.

C. Pemikiran Ekonomi

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. Al-Janidal menyebut  Al-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi islam.

  1. Al-Kasb (kerja)
  2. Kekayaan Kefakiran
  3. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian
  4. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi
  5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

III. PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID

(150 ‚Äď 224 H)

A.  Riwayat Hidup

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afganistan. Abu Ubaid berkelana untuk menintut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira’at, tafsir, hadis, dan fiqih. Penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berjanji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.

B.  Latar Belakang Kehidupan dan Corak Pemikiran

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis (muhaddist) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa hidupnya. Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza’i. Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang msalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulanganya. Namun demikian, kitab al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab al-kharaj dalam hal kelengkapan hadis dan pendapat para sahabat.

Berdasarkan hal tersebut,Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah (abad kesembilan masehi) yang menetapkan revitalisasi sistem perkonomian berdasarkan Alquran dan hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institutnya.Disisi lain, Abu Ubaid dituuh oleh Husain ibn Ali Al-kharabisi sebagai seorang plagiator terhadap karya-karya Al-Syafi’i, termasuk dalam penulisan kitab al-Amwal. Dengan demikian tidak mengejutkan jika terdapat kesamaan dalam pandangan-pandangan antara kedua tokoh besar tersebut, sekalipun terkadang Abu Ubaid mengambil posisi yang bersebrangan dengan Al-Syafi’i dengan tanpa menyebut nama.

C.  Isi, Format dan Metodologi Kitab al-Amwal

Kitab al-Amwal dibaga ke dalam beberapa bagian dan bab yang tidak proporsional isinya. Pada bab pendahuluan, Abu Ubaid secara singkat membahas hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya, dengan studi khusus mengenai kebutuhan terhadap suatu pemerintahan yang adil.

Secara umum pada masa hidupnya Abu Ubaid, pertanian dipandang sebagai sektor usaha yang paling baik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar, makanan dan juga marupakan sumber utama pendapatan negara.

D.  Pandangan Ekonomi Abu Ubaid

1. Filosofi Hukum dan Sisi Ekonomi

2. Diktomi Badui ‚Äď Urban

3. Kepemilikan dalam konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

4. Pertimbangan Kebutuhan

5. Fungsi Uang.

E.  Kesimpulan

Bila dilihat dari sisi masa hidupnya yang relatif dekat dengan masa hidup Rasullulah, wawasan pengetahuanya serta isi, format serta metodologi kitab al-Amwal , Abu Ubaid pantas disebut sebagai pemimpin dari ‚ÄĚ pemikiran ekonomi mazhab klasik ‚ÄĚ diantara para penulis tentang keuangan publik (public finance).

IV. PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR

(213 ‚Äď 289 H)

A.  Riwayat Hidup

Yahya bin Umar merupakan salah seorang faquha mazhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan Musim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami’ Al-Qairuwan.  Pda masa hidupnya terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan fuqoha Hanafiah yang dipicu oleh persaingan memperbutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya Umar terpaksa pergi ke Qairuwan dan menetap di sausah ketika Ibnu ’Abdun, yang berusaha para ulama penentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat qadi di negeri itu. Setelah Ibnu ’Abdun turun dari jabatanya, Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi  menawarkan jabatan qadi kepada Yahya bin Umar. Namun ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Susah serta mangajar di Jami’ Al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H (901 M).

B.  Kitab Ahkam al-Suq

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin umar juga banyak menghasilkan karya tulishingga mencapai 40 juz. Diantara berbagai karyanya yang terkenal adalah al-Muntakhabah fi ikhtishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh al-Maliki dan kitab Ahkam al-Suq. Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar, kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu:

  1. Keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari penguasa.
  2. Dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani berbagai permasalahan pasar.

C.  Pemikiran Ekonomi

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan begian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Berkaitan dengan hal ini,Yahya bin Umar berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah samata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami.

D. Wawasan Modern Teori Yahya bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, Ahkam al-Saq, adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya, konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan ihtikar dan siyasah. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua ahal tersebut masing-masing dikenal dengan istilah monopoly’srent-seeking dan dumping.

  1. Ihktiar (Monopoly’s Rent-Seeking)
  2. Siyasah al-iqhrag (Dumping Policy)

V. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI

(364 ‚Äď 450 H/974 ‚Äď 1058)

A. Riwayat Hidup

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi’i lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M).Setelah mengawali pendidikanya di kota Basrah dah Baghdad selama dua tahun, ia mengalana keberbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Berkat keleluasaanya ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi’i ini diprcaya memangku memangku jabatan qhadi (hakim) diberbagai negri secara bergantian. Setelah itu Al-Mawardi kembali kekota baghdad untuk beberapa waktu kemdian diangkat sebagai Hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menilis.Dengan mewariskan dengan bebagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H (1058 M) di kota Baghdad pada usia 86 tahun.

B. Pemikiran Ekonomi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tilisnya, yaitu Kitab adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthainiyah. Dalam kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din. Dari ketiga karya tilis tersebut, para peneliti Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa al-Ahkam as-Sultaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensipf dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Sumbangan utama Al-Mawardi terlatak pada pendapat mereka tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkanya peminjaman publik.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Teori keuangan pulik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara membutuhkan karena dibutuhkan karena beroeran untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Selanjutnya, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyadiakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Lebih jauh, ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam kkerangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga sebagai berikut:

  1. Melindungi agama
  2. Menegakan hukum dan stabilitas
  3. Memelihara batas negara islam
  4. Menyediakan ikilm ekonomi yang kondusif
  5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukkum islam
  6. Mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedi serta menaikanya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
  7. Membelanjakan dana-dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibanya

Seperti yang telah disebutkan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara serta merealisasikanya kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum.

Perpajakan

Sebagai trend pada masa klasik, masalah perpajakn juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Maenurutnya penilaian atas karaj harus bervariasi sesuai ddengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi. Disamping ketiga faktor tersebut, Al- Mawardi juga mengungkapkan faktor yamg lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar.

Tentang metode penetapan kharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari ketiga metode yang pernah diterpkan dalam sejarah islam yaitu:

  1. Metode Misahah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah
  2. Metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja
  3. Metode Musaqah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi (proportional tax).

Buitul Mal

Lebih jauh, Al-Mawardi menegaskan, adalah tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal kedalam dua hal yaitu:

  1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah didistribusikan kepada mereka yang berhak, dan
  2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri.

Lebih jauh, Al-Mawardi menklasifikasikan kategori tanggung jawab Baitul Mal yang kedua ini menjadi dua hal. Pertama, tanggung jawab yang timbul sebagai pangganti atas nilai yang diterima (badal). Kedua,tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum.

Dengan de mikian, menurut Al-Mawardi, pembelanjaan publik, seperti halnya perpajakan, merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengisyratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

VI. PEMIKIRAN EKONOMI  AL-GHAZALI

(450 ‚Äď 505 H/1058 ‚Äď 1111)

A.  Riwayat Hidup

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkambang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Sejak muda , Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi kekota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul fiqih. Setelah kembali kekota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Dikota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H  (1085 M).

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syira untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambi tempa Baitul Maqdis. Al-Ghazali memilih tempat kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyaebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

B. Karya-karya

Al-Ghazali meurpakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangatproduktif. Berbagai tulisanya telah banyak menarik pergatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim.AL-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tilis yang meliputi berbagai disiplin ilmu,seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilimu-ilmu Alqur’an, tasawuf, politik, administrasi, dan prilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya ’Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dhalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj Al-’Abidin, al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul, Mizan Al-’Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa’adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

C. Pemikiran Eonomi

Seperti halnya pera cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertent, tetapi meliputi seluruh espek kehidupan manusia seluruhnya. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali memfokuskan seluruh perhatianya pada prilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Alquran, sunah, fatwa-fatwa, sahabat dan tabi’in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaid Al-Baghdadi, Dzun Nun Al-Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadapmakanan, pakaian, dan perumahan.

1.Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

  1. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba
  2. Etika Perilaku Pasar

2.Aktivitas Produksi

a.   Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar sebagau Kewajiban Sosial

b.   Hierarki Produksi

c.    Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitanya

3.Barter dan Evolusi Uang

a. Problem Barter dan Ketuhan terhadap Uang

b. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertantangan Dengan Hukum Ilahi

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

d. Larangan Riba

4.Peranan Negara dan Keungan Publik

a. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

b. Keuangan Publik

VII. PEMIKIRAN EKONOMI ABNU TAIMIYAH

(661 ‚Äď 728 H/1263 ‚Äď 1328 M)

A. Riwayat Hidup

Ibnu Taimiyah yang bernama langkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulam besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Brkat kecerdasan dan kejeniusanya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruanya.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tiadk hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkanya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Penghormatanya begitu besar yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian oarang menjadi iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya.Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para pemnentanganya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk mengajar dan menulis.Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah telah meninggal dunia didalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

B.Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar’ayyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah dan al-Hisbah fi al-Islam.

1.Harga yang Adil Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya tekah ada digunakan sejak awal kehadiran islam. Alquran menekankan keadilan dalam setiap aspak kehidupan umat manusia. Oleh kerena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khusnya harga.

b.Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tantang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pernyataan Ibnu Taimiyah menunjkan pada apa yang dikenal sekarang sebaagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningakatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya,penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama.

c. Regulasi Harga

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dam mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasan dengan pemaparan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah membedakan dua janis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan beba,yakni kelangkaan supply dan kenaikan demand.

2.  Uang dan Kebijakan Moneter

a. Karaketristik dan Fingsi Uang

b. Penurunan Nilai Mata Uang

c. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

 

VIII. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI

(790 H/1388 M)

A.  Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang belum banyak mengatahui latar belakang kehidupanya. Yang jelas, ia berasal dari usku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan kedaerah asal keluarganya, Syaitibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.

Al-Syaitibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikanya di Ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Msa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang masa keemasan Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Setelah memperileh ilmu pengetahuan yang memadai,Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuanya dengan mengjarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Tahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdilah Al-Bayani. Disamping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti Syarh Jalil ’ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Ushul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah dan al-I’tisham dalam bidang Ushul fiqih. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya’ban 790 H (1388 M).

B.  Konsep Maqashid al-Syari’ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidan, akhlak, dan syariah. Alquran tidak memuat berbagai aturan  yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam.

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqashid al-syri’ah yang pada giliranya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan mashalih, baikdengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih; maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak mashalih.

1.  Pembagian Maqashid al-Syari’ah

a.Dharuriyat

b.Hajiyat

c.Tahsiniyat

2.  Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat

  • Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada ¬†maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
  • Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriya.
  • Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat
  • Pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.

Lebih jauh, telah menyatakan bahwa segala aktifitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan dengan maqashid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat).

A. Beberapa Pandangan Al-Syatibi di Bidang Ekonomi

1. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumberdaya yang dapat menguasai hajad hidup orang banyak. Lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap adanya pembangunan.

2. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

B. Wawasan Modern Teori Al-Syatibi

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syari’ah diatas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut kebutuhan (needs).


IX. PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN

(732-808 H/1332-1406 M)

A. Riwayat Hidup

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.

Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibn Khaldun mengawali pelajaran daari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abidillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abidillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.

B. Karya-karya

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah Al-Ibar (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni Muqaddimah (satu volume), Al-Ibar (4 volume) dan Al-Ta’rif bi Ibn Khaldun (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu.

Namun demikian, Ibn Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.

C. Pemikiran Ekonomi

1.      Teori produksi

Bagi Ibn Khaldum, prouduksi adalah aktivitas manusia yang dioraganisasikan secara sosial dan internasional.

  1. Tabiat Manusiawi dan Produksi
  2. Organisasi Sosial dari Produksi
  3. Organisasi Internasional

2.      Teori Nilai, Uang, dan Harga

Ibn Khaldum, dalam Muqaddinah-nya, menguraikan teori nilai, teori uang,dan teori harga.

  1. Teori Nilai
  2. Teori Uang
  3. Teori Harga

3.      Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur: gaji, laba, dan pajak.Setiap unsur ini merupakan imbal jasa terhadap kelompok dalam masyarakat: gaji adalah jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah ambal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa.

a.      Pendapat tentang Pengajian Eleman-elemen Tersebut

1.Gaji

2.Laba

3.Pajak

b.      Eksitensi Distribusi Optimum

Dengan denikian,besarnya ketiga jenis pendapataan ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Menurut Ibn Khaldun, pendapat ini memiliki nilai optimum.

1.Gaji

2.Laba

3.Pajak

4. Teori Siklus

Bagi Ibn Khaldum, produksi berganting pada penawaran dan [ermintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung pada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja.Karenanya, variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara.

a.  Siklus Populasi

b.Siklus Keuangan Publik

1.     Pengeluaran pemerintah

2.     Perpajakan

X. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI

(766 ‚Äď 845 H/1364 ‚Äď 1442 M)

A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Huasani. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo, pada tahun 766 H (1364 ‚Äď 1365). Keluarga berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba‚Äôla bak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi.

Kondisi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada dibawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa’igh, seoerang pengnut mazhab hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke Mazhab Safi’i. Bahkan dalam pengembangan pemikiranya, ia terlihat canderung menganut mazhab Zhahiri.

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di Kairo. Pada tahun 881 H(1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi waqaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali kekampung halamanya, Barjuan, Kairo. Disni ia juga aktif mengjar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai sebagaiseorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijrah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845  H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

B. Karya-karya Al-Maqrizi

Semasa ,Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bdang ,sejarah islam.Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraian berbagai macam ilmu yang tidak tidak terbatas pada tulisan sejarah. Sedangkan karya tehadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar,Al-Syayal membagi menjadi tiga kategori. Pertama, buku yanng membahas sejarah dunia, Seperti kitab Al-Khabar ’an Al-Basyr. Kedua, buku yag menjelaskan tentang sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar Al-Mahdi’ah fi tarkh Al-Daulah Al-Islamiyyah. Ketiga, buku yang menguraikan sejah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa’izh wa Al-I’ibar bi Dzikr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Khulafa, dan kitab Al-Suluk li Ma’rifah Duwal Al-Muluk.

C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

1.      Konsep Uang

  1. Sejarah dan Fungsi Uang
  2. Implikasi Pencipta Mata Uang Buruk
  3. Konsep Daya Beli Uang

2.      Teori Inflasi

  1. Inflasi Alamiah
  2. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

1)Korupsi dan Administrasi yang Buruk

2)Pajak yang Barlebihan

3)Peningkatan Sirkulasi Mta Uang Fulus.

Wawasan Modern Teori Al-Maqrizi

Apa yang telah dituangkan oleh Al-Maqrizi dalam karyanya tersebut dapat dikatakan sangat berbau ilmu ekonomi modern. Jika kita membandingkan karya Al-Maqrizi dengan karya dari ilmuwan Barat, maka karya Al-Maqrizi tersebut dapat disetarakan dengan pemikiran ekonom-ekonom Barat dari Abad XIX  dan Abad XX. Pda dasarnya Al-Maqrizi membagi penyebab Inflasi menjadi dua penyebab utama yaitu: penyebab alamiah (natural inflation) dan penyebab kesalahan manusia  (human error inflation).


dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Lembaga Bank Indonesia dan Fungsinya

I. Tujuan  Bank  Indonesia

Berbeda¬†¬† dengan¬†¬† Undang‚Äźundang¬†¬† Nomor¬†¬† 13¬†¬† Tahun¬†¬† 1968¬†¬† tentang¬†¬† Bank Sentral¬†¬† yang¬†¬† tidak¬†¬† merumuskan¬†¬† secara¬†¬† tegas¬†¬† mengenai¬†¬† tujuan¬†¬† Bank Indonesia,¬†¬† dalam¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬† secara¬†¬† tegas¬†¬† dinyatakan¬†¬† dalam¬†¬† Pasal¬†¬† 7¬†¬† bahwa tujuan¬† Bank¬† Indonesia¬† adalah¬† mencapai¬† dan¬† memelihara¬† kestabilan¬† nilai rupiah¬† yang¬† merupakan¬† single¬† objective¬† Bank¬† Indonesia.¬† Kestabilan¬† nilai rupiah¬† yang¬† dimaksud¬† adalah¬† kestabilan¬† nilai¬† rupiah¬† terhadap¬† barang¬† dan jasa¬† yang¬† tercermin¬† dari¬† perkembangan¬† laju¬† inflasi¬† serta¬† kestabilan¬† terhadap mata¬†¬† uang¬†¬† negara¬†¬† lain¬†¬† yang¬†¬† tercermin¬†¬† pada¬†¬† perkembangan¬†¬† nilai¬†¬† tukar rupiah¬† terhadap¬† mata¬† uang¬† negara¬† lain.

Perumusan¬†¬† tujuan¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† dalam¬†¬† bentuk¬†¬† single¬† objective¬†¬† ini dimaksudkan¬† untuk¬† memperjelas¬† sasaran¬† yang¬† akan¬† dicapai¬† dan¬† batasan tanggung¬† jawab¬† yang¬† harus¬† dipikul¬† oleh¬† Bank¬† Indonesia.¬† Hal¬† ini¬† berbeda dengan¬† tujuan¬† Bank¬† Indonesia¬† dalam¬† Undang‚Äźundang¬† Nomor¬†¬† 13¬† Tahun 1968¬†¬† tentang¬†¬†¬† Bank¬†¬†¬† Sentral¬†¬†¬† yang¬†¬†¬† dirumuskan¬†¬†¬† secara¬†¬†¬† umum¬†¬†¬† yaitu ‚Äúmeningkatkan¬†¬† taraf¬†¬† hidup¬†¬† rakyat‚ÄĚ.¬†¬† Ketidaktegasan¬†¬† perumusan¬† tersebut menimbulkan¬† implikasi¬† antara¬† lain¬† peran¬† Bank¬† Indonesia¬† sebagai¬†otoritas tidak¬† jelas¬† dan¬† tidak¬† terfokus¬† bahkan¬† timbul¬† conflicting¬† karena¬† antara¬† tugas menjaga¬†¬† kestabilan¬†¬† nilai¬†¬† rupiah¬†¬† dengan¬†¬† tugas¬†¬† mendorong¬†¬† pertumbuhan seringkali¬† tidak¬† dapat¬† berjalan¬† seiring.¬† Disamping¬† itu,¬† ketidakjelasan¬† tujuan juga¬† menjadikan¬† tanggung¬† jawab¬† terhadap¬† kebijakan¬† yang¬† diambil¬† tidak jelas.

II. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Dalam  rangka  mencapai  tujuan  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai  rupiah,  Bank  Indonesia  didukung  oleh  tiga  pilar  yang  merupakan   3 (tiga)  bidang  utama  tugas  Bank  Indonesia  yaitu  :

  • menetapkan¬† dan¬† melaksanakan¬† kebijakan¬† moneter,
  • mengatur¬† dan¬† menjaga¬† kelancaran¬† sistem¬† pembayaran
  • serta¬† mengatur¬† dan¬† mengawasi¬† bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat   dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.

A. Fungsi dan Tugas menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter

Untuk¬† mencapai¬† tujuan¬† Bank¬† Indonesia¬† dalam¬† menjaga¬† kestabilan¬† nilai rupiah,¬† Pasal¬†¬† 10¬† UU‚ÄźBI¬† menegaskan¬† bahwa¬† Bank¬† Indonesia¬† memiliki kewenangan¬† untuk¬† melaksanakan¬† kebijakan¬† moneter¬† melalui¬† penetapan sasaran¬†¬† moneter¬†¬† dengan¬†¬† memperhatikan¬†¬† sasaran¬†¬† laju¬†¬† inflasi¬†¬† serta melakukan¬† pengendalian¬† moneter¬† melalui¬† berbagai¬† cara¬† antara¬† lain¬† :

a.       operasi   pasar   terbuka   di   pasar   uang   baik   rupiah   maupun   valuta asing;

b.      penetapan  tingkat  diskonto

c.       penetapan  cadangan  wajib  minimum

d.      pengaturan  kredit  atau  pembiayaan

Cara-cara  pengendalian  moneter  tersebut  dapat  dilaksanakan  juga berdasarkan  prinsip  syariah.  Sasaran  laju  inflasi  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia   atas   dasar   tahun   kalender   dengan   memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi   tersebut   terutama   dilakukan   dengan mempertimbangkan perkembangan   harga   yang   secara   langsung   dipengaruhi   oleh kebijakan  moneter.  Sasaran  laju  inflasi  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia  tersebut  dapat  berbeda  dengan  asumsi  laju  inflasi  yang dibuat oleh   Pemerintah   dalam   rangka   penyusunan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.

1.      Peran  Bank  Indonesia  sebagai  Lender  of  the  Last  Resort

Sebagai¬† upaya¬† untuk¬† meningkatkan¬† efektivitas¬† pengendalian¬† moneter, Bank¬† Indonesia¬† juga¬† mempunyai¬† fungsi¬† lender¬† of¬† the¬† last¬† resort,¬† (Pasal 11)¬†¬† yang¬†¬†¬† memungkinkan¬†¬†¬† Bank¬†¬†¬† Indonesia¬†¬†¬† membantu¬† kesulitan pendanaan¬† jangka¬† pendek¬† yang¬† dihadapi¬† bank.¬† Dalam¬† kaitan¬† ini,¬† Bank Indonesia¬†¬† hanya¬†¬† membantu¬†¬† untuk¬†¬† mengatasi¬†¬† kesulitan¬†¬† pendanaan jangka¬† pendek¬† karena¬† adanya¬† mismatch¬† yang¬† disebabkan¬† oleh¬† resiko kredit¬†¬† atau¬†¬† resiko¬†¬† pembiayaan¬†¬† berdasarkan¬†¬† prinsip¬†¬† syariah,¬†¬† resiko manajemen,¬†¬†¬†¬† atau¬†¬†¬†¬† resiko¬†¬†¬†¬† pasar.¬†¬†¬†¬† Untuk¬†¬†¬†¬† mencegah¬†¬†¬†¬† terjadinya penyalahgunaan¬†¬†¬† kredit¬†¬†¬† atau¬†¬†¬† pembiayaan¬†¬†¬† dimaksud,¬†¬†¬† yang¬†¬†¬† pada gilirannya¬† akan¬† dapat¬† mengganggu¬† efektifitas¬† pengendalian¬†¬† moneter, maka¬† pemberian¬† kredit¬† atau¬† pembiayaan¬† berdasarkan¬† prinsip¬† syariah dibatasi¬† selama‚Äźlamanya¬† 90¬† hari.

Disamping¬†¬† itu,¬†¬† kredit¬†¬† atau¬†¬† pembiayaan¬†¬† berdasarkan¬†¬† prinsip¬†¬† syariah tersebut¬† harus¬† dijamin¬† dengan¬† surat¬† berharga¬† yang¬† berkualitas¬† tinggi dan¬† mudah¬† dicairkan. Yang¬†¬† dimaksud¬†¬† dengan¬†¬† agunan¬†¬† yang¬†¬† berkualitas¬†¬† tinggi¬†¬† dan¬†¬† mudah dicairkan¬† meliputi¬† surat¬† berharga¬† dan/atau¬† tagihan¬† yang¬† diterbitkan¬† oleh Pemerintah¬† atau¬† badan¬† hukum¬† lain¬† yang¬† mempunyai¬† peringkat¬† tinggiberdasarkan¬† hasil¬† penilaian¬† lembaga¬† pemeringkat¬† yang¬† kompeten¬† dan sewaktu‚Äźwaktu¬†¬†¬† dengan¬†¬†¬† mudah¬†¬†¬† dicairkan.¬†¬†¬† Apabila¬†¬†¬† kredit¬†¬†¬† ataupembiayaan¬† berdasarkan¬† prinsip¬† syariah¬† tersebut¬† tidak¬† dapat¬† dilunasi pada¬†saat¬† jatuh¬† tempo,¬† Bank¬† Indonesia¬† sepenuhnya¬† berhak¬† mencairkan agunan¬†yang¬† dikuasainya.

2.       Kebijakan  Nilai  Tukar

Pasal 12  UU-BI  menetapkan  bahwa Bank  Indonesia  melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :

a.       dalam   sistem   nilai   tukar   tetap   berupa   devaluasi   atau   revaluasi terhadap  mata  uang  asing

b.              dalam  sistem  nilai  tukar  mengambang  berupa  intervensi  pasar;

c.               dalam  nilai  tukar  mengambang  terkendali  berupa  penetapan  nilai tukar  harian  serta  lebar  pita  intervensi.

3.              Kewenangan  dalam  Mengelola  Cadangan  Devisa

Dalam¬† Pasal¬†¬† 13¬† UU‚ÄźBI¬† dirumuskan¬† bahwa¬† Bank¬† Indonesia¬† mengelola cadangan¬† devisa.¬† Dalam¬† rangka¬† pengelolaan¬† cadangan¬† devisa¬† tersebut, Bank¬†Indonesia¬†melaksanakan¬† berbagai¬† jenis¬† transaksi¬† devisa¬† serta¬† dapat menerima¬†¬† pinjaman¬†¬† luar¬†¬† negeri.¬†¬† Yang¬†¬† dimaksud¬†¬† dengan¬†¬† cadangan devisa¬†¬† adalah¬†¬† cadangan¬†¬† devisa¬†¬† negara¬†¬† yang¬†¬† dikuasai¬†¬† oleh¬†¬† Bank Indonesia¬† yang¬† tercatat¬† pada¬† sisi¬† aktiva¬† Bank¬† Indonesia¬† yang¬† antara¬† lain berupa¬† emas,¬† uang¬† kertas¬† asing,¬† dan¬† tagihan¬† lainnya¬† dalam¬† valutas¬† asing kepada¬†¬† pihak¬†¬† luar¬†¬† negeri¬†¬† yang¬†¬† dapat¬†¬† dipergunakan¬†¬† sebagai¬†¬† alat pembayaran¬† luar¬† negeri.

Pengelolaan¬†¬† cadangan¬† devisa¬† oleh¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† dilakukan¬† melalui berbagai¬†¬† jenis¬†¬† transaksi¬†¬† devisa¬†¬† yaitu¬†¬† menjual,¬†¬† membeli,¬†¬† dan/atau menempatkan¬† devisa,¬† emas¬† dan¬† surat‚Äźsurat¬† berharga¬† secara¬† tunai¬† atau berjangka¬† termasuk¬† pemberian¬† pinjaman.¬† Dalam¬† melakukan¬† pengelolaan cadangan¬† devisa,¬† Bank¬† Indonesia¬† selalu¬† mempertimbangkan¬† 3¬† (tiga)¬† azas utama¬†¬† dengan¬†¬† skala¬†¬† prioritas,¬†¬† yaitu¬†¬† likuiditas (liquidity),¬†¬† keamanan (security)¬† tanpa¬† mengabaikan¬† prinsip¬† untuk¬†¬† memperoleh¬† pendapatan yang¬† optimal¬† (profitability).¬† Pinjaman¬† luar¬† negeri¬† yang¬† dilakukan¬† oleh Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† adalah¬†¬† pinjaman¬† luar¬†¬† negeri¬†¬† atas¬†¬† nama¬†¬† dan¬†¬† menjadi tanggung¬†¬† jawab¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† yang¬†¬† semata‚Äźmata¬†¬† digunakan¬† dalam rangka¬† pengelolaan¬† cadangan¬† devisa¬† untuk¬† memperkuat¬† posisi¬† neraca pembayaran.¬† Pinjaman¬† dimaksud¬† dapat¬† dipantau¬† oleh¬† DPR¬† melalui¬† hasil pemeriksaan¬† keuangan¬† oleh¬† BPK.

4.               Penyelenggaraan  Survei

Untuk¬†¬† melaksanakan¬†¬† kebijakan¬†¬† moneter¬†¬† secara¬†¬† efektif¬†¬† dan¬†¬† efisien, diperlukan¬† data/informasi¬† ekonomi¬† dan¬† keuangan¬† secara¬† tepat¬† waktu dan¬† akurat.¬† Untuk¬† memperoleh¬† data/informasi¬† tersebut,¬† Bank¬† Indonesia dapat¬† menyelenggarakan¬† survei¬† secara¬† berkala¬† atau¬† sewaktu‚Äźwaktu¬† yang dapat¬†¬† bersifat¬†¬† makro¬†¬† atau¬†¬† mikro.¬†¬† Pelaksanaan¬†¬† survei¬†¬† tersebut¬†¬† dapat dilaksanakan¬† oleh¬† pihak¬† lain¬† berdasarkan¬† penugasan¬† Bank¬† Indonesia.

Dalam¬†¬†¬† penyelenggaraan¬†¬†¬† survei,¬†¬†¬† setiap¬†¬†¬† badan¬†¬†¬† wajib¬†¬†¬† memberikan keterangan¬† dan¬† data¬† yang¬† diperlukan¬† oleh¬† Bank¬† Indonesia¬† atau¬† pihak lain¬† yang¬† ditugaskan.¬† Bank¬† Indonesia¬† atau¬† pihak¬† lain¬† yang¬† ditugaskan untuk¬† melakukan¬† survei¬† tersebut¬† wajib¬† merahasiakan¬† sumber¬† dan¬† data individual¬†¬† kecuali¬†¬† yang¬†¬† secara¬†¬† tegas¬†¬† dinyatakan¬†¬† lain¬†¬† dalam¬†¬† undang‚Äź undang¬† (Psl.¬† 14)

B. Fungsi dan Peran dalam mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran

Kewenangan   Bank   Indonesia   dalam   mengatur   dan   menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal  15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,  Bank  Indonesia  berwenang  untuk  melaksanakan  dan memberikan  persetujuan  dan  izin  atas  penyelenggaraan  jasa  sistem pembayaran,  mewajibkan  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran untuk menyampaikan    laporan   kegiatannya   serta   menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Persetujuan   terhadap   penyelenggaraan   jasa   sistem   pembayaran dimaksudkan  agar penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran  oleh pihak  lain  memenuhi  persyaratan,  khususnya  persyaratan  keamanan dan  efisiensi.  Kewajiban  penyampaian  laporan  berlaku  bagi  setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia  dapat  memantau  penyelenggaraan  sistem  pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna.   Termasuk   dalam   wewenang   ini   adalah   membatasi penggunaan  alat  pembayaran  tertentu  dalam  rangka  prinsip  kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

1.       Pengaturan   dan   Penyelenggaraan   Kliring   serta   Penyelesaian   Akhir Transaksi

Bank  Indonesia  berwenang  mengatur  sistem  kliring  antarbank  dalam mata  uang  rupiah  dan/atau  valuta  asing  yang  meliputi  sistem  kliring domestik  dan  lintas  negara  (Psl.  16). Penyelenggaraan  kegiatan  kliring  antarbank  baik  dalam  rupiah  maupun valuta  asing  serta  penyelesaian  akhir  transaksi  pembayaran  antarbank dilakukan   oleh   Bank   Indonesia   atau   pihak   lain   yang   mendapat persetujuan  dari  Bank  Indonesia  (Psl.  17  jo  Psl.  18).

2.               Mengeluarkan  dan  Mengedarkan  Uang

Sesuai¬†¬† dengan¬†¬† amanat¬†¬† UUD¬†¬† 1945,¬†¬† Bank¬† ¬†Indonesia¬†¬† merupakan¬†¬† satu‚Äź satunya¬† lembaga¬† yang¬† berwenang¬† untuk¬† mengeluarkan¬† dan¬† mengatur peredaran¬† uang¬† rupiah¬† (Psl.¬† 20).¬† Termasuk¬† dalam¬† kewenangan¬† ini¬† adalah mencabut,¬† menarik¬† serta¬† memusnahkan¬† uang¬† serta¬† menetapkan¬† macam, harga,¬†¬† ciri¬†¬† uang¬†¬† yang¬†¬† akan¬†¬† dikeluarkan,¬†¬† bahan¬†¬† yang¬†¬† digunakan¬†¬† dan penentuan¬† tanggal¬† mulai¬† berlakunya¬† sebagai¬† alat¬† pembayaran¬† yang¬† sah (Psl.¬† 19).

Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  tersebut,  maka  Bank  Indonesia  harus menjamin  ketersediaan  uang  di  masyarakat  dalam  jumlah  yang  cukup dan  dengan  kualitas  yang  memadai.  Uang  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  dibebaskan  dari  bea  meterai  (Psl.  21).  Bank  Indonesia  dapat mencabut  dan  menarik  uang  rupiah  dari  peredaran  dengan  memberikan penggantian   dengan   nilai   yang   sama (Psl.23).   Konsekuensi   dari ketentuan   ini   maka   Bank   Indonesia   harus   memberikan   kesempatan kepada  masyarakat  untuk  :

  • melakukan¬† penukaran¬† uang¬† dalam¬† pecahan¬† yang¬† sama¬† dan¬† pecahan lainnya;
  • melakukan¬† penukaran¬† uang¬† yang¬† cacat¬† atau¬† dianggap¬† tidak¬† layak
    untuk  diedarkan;
  • menukarkan¬† uang¬† yang¬† rusak¬† sebagian¬† karena¬† terbakar¬† atau¬† sebab lain¬† dengan¬† nilai¬† yang¬† sama¬† atau¬† lebih¬† kecil¬† dari¬† nilai¬† nominalnya yang¬† bergantung¬† pada¬† tingkat¬† kerusakannya.

C. Fungsi dan Peran dalam mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran

Pengaturan¬† dan¬† Pengawasan¬† Bank¬† merupakan¬† salah¬† satu¬† tugas¬† Bank Indonesia¬† sebagaimana¬† ditentukan¬† dalam¬† Pasal¬† 8¬† UU‚ÄźBI.¬† Dalam¬† rangka melaksanakan¬†¬†¬† tugas¬†¬†¬† ini,¬†¬†¬† Bank¬†¬†¬† Indonesia¬†¬†¬† menetapkan¬†¬†¬† peraturan, memberikan¬† dan¬†mencabut¬† izin¬† atas¬† kelembagaan¬† dan¬† kegiatan¬† usaha tertentu¬†¬† bank,¬†¬† melaksanakan¬†¬† pengawasan¬†¬† bank,¬†¬† serta¬†¬† mengenakan sanksi¬† terhadap¬† bank¬†¬† (Psl.¬†¬† 24).¬† Selain¬† itu,¬† Bank¬† Indonesia¬† berwenang menetapkan¬†¬† ketentuan‚Äźketentuan¬†¬† perbankan¬†¬† yang¬†¬† memuat¬†¬† prinsip kehati‚Äźhatian¬† (Psl.¬† 25).

Berkaitan  dengan  kewenangan  di  bidang  perizinan,  Bank  Indonesia  :

  • memberikan¬† dan¬† mencabut¬† izin¬† usaha¬† bank;
  • memberikan¬†¬† izin¬†¬† pembukaan,¬†¬† penutupan¬†¬† dan¬†¬† pemindahan¬†¬† kantor bank;
    • memberikan¬† persetujuan¬† atas¬† kepemilikan¬† dan¬† kepengurusan¬† bank;
    • memberikan¬† izin¬† kepada¬† bank¬† untuk¬† menjalankan¬† kegiatan‚Äźkegiatan
      usaha  tertentu  (Psl.  26).

Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  meliputi  pengawasan langsung   dan   tidak   langsung (Psl. 27).  Bank   Indonesia   berwenang mewajibkan   bank   untuk   menyampaikan   laporan,   keterangan,   dan penjelasan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia, dimana  hal  ini  dapat  dilakukan  terhadap  perusahaan  induk,  perusahaan anak,  pihak  terkait  dan  pihak  terafiliasi  dari  bank  apabila  diperlukan (Psl.  28).

Pemeriksaan   terhadap   bank   dilakukan   secara   berkala   maupun   setiap waktu   apabila   diperlukan   dan   dapat   dilakukan   terhadap   perusahaan induk,  perusahaan  anak,  pihak  terkait  dan  pihak  terafiliasi  dari  bank apabila   diperlukan.   Bank   dan   pihak   lain   tersebut   wajib   memberikan kepada  pemeriksa:

  • keterangan¬† dan¬† data¬† yang¬† diminta;
  • kesempatan¬† untuk¬† melihat¬† semua¬† pembukuan,¬† dokumen,¬† dan¬† sarana
    fisik  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usahanya;
  • hal‚Äźhal¬†¬†¬† lain¬†¬†¬† yang¬†¬†¬† diperlukan¬†¬†¬† seperti¬†¬†¬† salinan¬†¬†¬† dokumen¬†¬†¬† yang
    diperlukan¬† dan¬† lain‚Äźlain¬† (Psl.¬† 29).

Bank¬† Indonesia¬† dapat¬† menugasi¬† pihak¬† lain¬† untuk¬† dan¬† atas¬† nama¬† Bank Indonesia¬†¬† melaksanakan¬†¬† pemeriksaaan¬†¬† terhadap¬†¬† bank¬†¬† (Psl.¬†¬† 30)¬†¬† Bank Indonesia¬† dapat¬† memerintahkan¬† bank¬† untuk¬† menghentikan¬† sementara sebagian¬†¬† atau¬†¬† seluruh¬†¬† kegiatan¬†¬† transaksi¬†¬† tertentu¬†¬† apabila¬†¬† menurut penilaian¬† Bank¬† Indonesia¬† transaksi¬† tersebut¬† diduga¬† merupakan¬† tindak pidana¬† di¬† bidang¬† perbankan¬†¬† (Psl.¬†¬† 31).¬† Dalam¬† hal¬† keadaan¬† suatu¬† bank menurut¬† penilaian¬† Bank¬† Indonesia¬† membahayakan¬† kelangsungan¬† usaha bank¬†¬† yang¬†¬† bersangkutan¬†¬† dan/atau¬†¬† membahayakan¬†¬† sistem¬†¬† perbankan atau¬†¬† terjadi¬†¬† kesulitan¬†¬† perbankan¬†¬† yang¬†¬† membahayakan¬†¬† perekonomian nasional,¬† Bank¬† Indonesia¬† dapat¬† melakukan¬† tindakan¬† sebagaimana¬† diatur dalam¬† undang‚Äźundang¬† tentang¬† Perbankan¬† yang¬† berlaku¬† (Psl.¬† 33).

  • Pengalihan¬† Tugas¬† Pengawasan¬† Bank

Dalam¬† UU‚ÄźBI¬† ditetapkan¬† bahwa¬† tugas¬† mengawasi¬† bank¬† akan¬† dialihkan kepada¬†¬† lembaga¬†¬† pengawasan¬†¬† sektor¬†¬† jasa¬†¬† keuangan¬†¬† independen¬†¬† yang dibentuk¬† berdasarkan¬† undang‚Äźundang¬† selambat‚Äźlambatnya¬† 31¬† Desember 2002 (Psl.¬† 34).¬† Tugas¬† yang¬† dialihkan¬† kepada¬† lembaga¬† ini¬† tidak¬† termasuk tugas¬† pengaturan¬† bank¬† serta¬† tugas¬† yang¬† berkaitan¬† dengan¬† perizinan. Lembaga¬†¬† pengawasan¬†¬† independen¬†¬† ini¬†¬† akan¬†¬† melakukan¬†¬† pengawasan terhadap¬†¬† semua¬†¬† lembaga¬†¬† jasa¬†¬† keuangan¬†¬† seperti¬†¬† bank,¬†¬† asuransi,¬†¬† dana pensiun,¬† sekuritas,¬† modal¬† ventura,¬† dan¬† perusahaan¬† pembiayaan¬† serta badan‚Äźbadan¬†¬†¬†¬† lain¬†¬†¬†¬† yang¬†¬†¬†¬† menyelenggarakan¬†¬†¬†¬† pengelolaan¬†¬†¬† ¬†dana masyarakat.

III. Dewan Gubernur

Dalam¬†¬† melaksanakan¬†¬† tugasnya¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† dipimpin¬†¬† oleh¬†¬† Dewan Gubernur¬† yang¬† terdiri¬† dari¬† seorang¬† Gubernur,¬† seorang¬† Deputi¬† Gubernur Senior,¬† dan¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† 4¬† (empat)¬† orang¬† atau¬† sebanyak‚Äźbanyaknya 7¬† (tujuh)¬†¬† Deputi¬†¬† Gubernur¬†¬† dengan¬†¬† Gubernur¬†¬† sebagai¬†¬† pemimpin¬†¬† Dewan Gubernur¬† (Psl¬† 36¬† jo¬† Psl.¬† 37).¬† Dewan¬† Gubernur¬† mewakili¬† Bank¬† Indonesia¬† di dalam¬†¬† dan¬†¬† di¬†¬† luar¬†¬† Pengadilan,¬†¬† dimana¬†¬† kewenangan¬†¬† mewakili¬†¬† tersebut dilaksanakan¬† oleh¬† Gubernur¬† (Psl.¬† 39).

Gubernur   dan   Deputi   Gubernur   Senior   diusulkan   dan   diangkat   oleh Presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Sedangkan  Deputi  Gubernur  diusulkan oleh  Gubernur  dan  diangkat  oleh  Presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Untuk dapat  diangkat  menjadi  anggota  Dewan  Gubernur  harus  memenuhi  syarat antara  lain  berkewarganegaraan  Indonesia,  memiliki  akhlak  dan  moral  yang tinggi,   serta   memiliki   keahlian   dan   pengalaman   di   bidang   ekonomi, keuangan,  perbankan,  atau  hukum  (Psl.  40).

Anggota  Dewan  Gubernur  diangkat  untuk  masa  jabatan  selama   5   (lima) tahun   (Psl.  41).  Sebelum  memangu  jabatannya,  anggota  Dewan  Gubernur wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  di  hadapan  Ketua  Mahkamah  Agung (Psl.  42).  Anggota  Dewan  Gubernur  tidak  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  kecuali  karena  yang  bersangkutan  mengundurkan  diri,  terbukti melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  atau  berhalangan  tetap  (Psl.  48)  Sebagai pimpinan  Bank  Indonesia,  Dewan  Gubernur  berwenang  untuk  mengangkat dan  memberhentikan  pegawai  Bank  Indonesia  serta  menetapkan  peraturan kepegawaian,  sistem  penggajian,  penghargaan,  pensiun,  dan  tunjangan  hari tua   serta   penghasilan   lainnya   bagi   pegawai   Bank   Indonesia (Psl. 44).

Disamping   itu,   gaji,   penghasilan   lainnya,   dan   fasilitas   Dewan   Gubernur ditetapkan  oleh  Dewan  Gubernur  (Psl.  51).

1.       Larangan  Bagi  Anggota  Dewan  Gubernur

Antara   sesama   anggota   Dewan   Gubernur   dilarang   mempunyai hubungan  keluarga  sampai  dengan  derajat  ketiga  serta  hubungan besan.  Jika  setelah  pengangkatan  terbukti  mempunyai  hubungan  atau terjadi   hubungan   keluarga   yang   dilarang,   maka   dalam   waktu 7 (tujuh)  hari  kerja  sejak  terbukti mempunyai  atau  terjadi  hubungan keluarga  tersebut,  salah  satu  diantara  mereka  harus mengudurkan diri.   Apabila   salah   satu   anggota   Dewan   Gubernur   tersebut   tidak bersedia   mengundurkan   diri,   maka   Presiden   menetapkan   kedua anggota  Dewan  Gubernur  tersebut  untuk  berhenti  dari  jabatannya (Psl.  46).

Anggota¬†¬† Dewan¬†¬† Gubernur¬†¬† baik¬†¬† sendiri¬†¬† maupun¬†¬† bersama‚Äźsama dilarang¬† mempunyai¬† kepentingan¬† langsung¬† atau¬† tidak¬† langsung¬† pada perusahaan¬† mana¬† pun¬† juga,¬† merangkap¬† jabatan¬† pada¬† lembaga¬† lain kecuali¬† karena¬† kedudukannya¬† wajib¬† memangku¬† jabatan¬† tersebut¬† serta menjadi¬† pengurus¬† dan/atau¬† anggota¬† partai¬† politik.¬† Dalam¬† hal¬† anggota Dewan¬† Gubernur¬† melakukan¬† salah¬† satu¬† atau¬† lebih¬† larangan¬† tersebut, maka¬† anggota¬† Dewan¬† Gubernur¬† tersebut¬† wajib¬† mengundurkan¬† diri dari¬† jabatannya¬† (47)xcdc

2.       Perlindungan  Hukum  Bagi  Anggota  Dewan  Gubernur

Anggota  Dewan  Gubernur   dan/atau  pejabat  Bank   Indonesia   tidak dapat  dihukum  karena  telah  mengambil  keputusan  atau  kebijakan yang  sejalan  dengan  tugas  dan  wewenangnya  sepanjang  dilakukan dengan  itikad  baik  (Psl.  45).

Pengambilan   keputusan   dianggap   dilakukan   dengan   itikad   baik apabila:

  • dilakukan¬† dengan¬† maksud¬† tidak¬† mencari¬† keuntungan¬† bagi¬† diri sendiri,¬†¬† keluarga,¬†¬† kelompoknya¬†¬† sendiri,¬†¬† dan/atau¬†¬† tindakan‚Äź tindakan¬† lain¬† yang¬† berindikasikan¬† korupsi,¬† kolusi¬† dan¬† nepotisme;
  • dilakukan¬† berdasarkan¬† analisis¬† yang¬† mendalam¬† dan¬† berdampak positif;
  • diikuti¬†¬† dengan¬†¬† rencana¬†¬† tindakan¬†¬† preventif¬†¬† apabila¬†¬† keputusan yang¬† diambil¬† ternyata¬† tidak¬† tepat;
  • dilengkapi¬† dengan¬† sistem¬† pemantauan.

Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum atas  tanggung  jawab  pribadi  bagi  anggota  Dewan  Gubernur  dan/atau pejabat   Bank   Indonesia   yang   dengan   itikad   baik   berdasarkan kewenangannya  telah  mengambil  keputusan  yang  sangat  sulit  tetapi sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.

3.       Rapat  Dewan  Gubernur

Rapat¬†¬†¬† Dewan¬†¬†¬† Gubernur,¬†¬†¬† sebagai¬†¬†¬† suatu¬†¬†¬† forum¬†¬†¬† pengambilan keputusan¬†¬† tertinggi,¬†¬† diselenggarakan¬†¬† sekurang‚Äźkurangnya¬†¬† sekali dalam¬†¬† sebulan¬†¬† untuk¬†¬† menetapkan¬†¬† kebijakan¬†¬† umum¬†¬† di¬†¬† bidang moneter,¬†¬† serta¬†¬† sekurang‚Äźkurangnya¬†¬† sekali¬†¬† dalam¬†¬† seminggu¬†¬† untuk melakukan¬†¬† evaluasi¬†¬† atas¬†¬† pelaksanaan¬†¬† kebijakan¬†¬† moneter¬†¬† atau menetapkan¬†¬† kebijakan¬†¬† lain¬†¬† yang¬†¬† prinsipil¬†¬† dan¬†¬† strategis¬†¬† seperti kebijakan¬†¬†¬† di¬†¬†¬† bidang¬†¬†¬† pengaturan¬†¬†¬† dan¬†¬†¬† pemeliharaan¬†¬†¬† sistem pembayaran¬† serta¬† pengaturan¬† dan¬† pengawasan¬† bank.¬† Rapat¬† Dewan Gubernur¬† dinyatakan¬† sah¬† apabila¬† dihadiri¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† oleh lebih¬† dari¬† separuh¬† anggota¬† Dewan¬† Gubernur.

Keputusan¬† rapat¬† Dewan¬† Gubernur¬† dilakukan¬† atas¬† dasar¬† musyawarah untuk¬†¬† mufakat,¬†¬† dimana¬†¬† apabila¬†¬† mufakat¬†¬† tidak¬†¬† tercapai,¬†¬† Gubernur menetapkan¬†¬† keputusan¬†¬† akhir.¬†¬† Dalam¬†¬† keadaan¬†¬† darurat¬†¬† dan¬†¬† rapat Dewan¬†¬† Gubernur¬†¬† tidak¬†¬† dapat¬†¬† dilaksanakan¬†¬† karena¬†¬† kuorum¬†¬† tidak terpenuhi,¬† Gubernur¬† atau¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† 2¬† (dua)¬† orang¬† anggota Dewan¬† Gubernur¬† dapat¬† menetapkan¬† kebijakan¬† dan/atau¬† mengambil keputusan¬†¬† yang¬†¬† sangat¬†¬† diperlukan¬†¬† karena¬†¬† apabila¬†¬† tidak¬†¬† diambil tindakan¬† tertentu¬† dapat¬† berdampak¬† negatif¬† baik¬† bagi¬† Bank¬† Indonesia maupun¬† bagi¬† pelaksanaan¬† tugas¬† Bank¬† Indonesia.¬† Kebijakan¬† dan/atau keputusan¬†¬† ini¬†¬† wajib¬†¬† dilaporkan¬†¬† selambat‚Äźlambatnya¬†¬† dalam¬†¬† Rapat Dewan¬† Gubernur¬† berikutnya¬† (Psl.¬† 43).

IV. INDEPENDENSI  BANK  INDONESIA

1. Yuridis

UU‚ÄźBI¬†¬†¬† merupakan¬†¬†¬† landasan¬†¬†¬† yuridis¬†¬†¬† bagi¬†¬†¬† independensi¬†¬†¬† BankIndonesia¬†¬† dimana¬†¬† dalam¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬† dimuat¬†¬† berbagai¬†¬† elemen¬†¬† dariindependensi¬† Bank¬† Indonesia.¬† Elemen‚Äźelemen¬† independensi¬† tersebutmeliputi¬† antara¬† lain¬† status¬† dan¬† kedudukan,¬† tujuan¬† dan¬† tugas¬† sertamanajemen¬† dan¬† personalia¬† Bank¬† Indonesia.

2. Personalia

Independensi¬†¬†¬† personalia¬†¬†¬† dalam¬†¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬†¬† ditunjukan¬†¬†¬† dalam¬† ¬†¬†hal pengangkatan¬†¬† anggota¬†¬† Dewan¬†¬† Gubernur¬†¬† oleh¬†¬† Presiden¬†¬† dengan persetujuan¬†¬† DPR.¬†¬† Persyaratan¬†¬† persetujuan¬†¬† DPR¬†¬† ini¬†¬† penting¬†¬† untuk menjaga¬†¬† independensi¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† dari¬†¬† intervensi¬†¬† Pemerintah melalui¬† pengangkatan¬† anggota¬† Dewan¬† Gubernur.¬† Pengangkatan¬† oleh Presiden¬† di¬† sini¬† adalah¬† dalam¬† kapasitasnya¬† sebagai¬† Kepala¬† Negara dan¬†¬† bukan¬†¬† Kepala¬†¬† Pemerintah.¬†¬† Disamping¬†¬† itu,¬†¬† anggota¬†¬† Dewan Gubernur¬†¬† tidak¬†¬† dapat¬†¬† diberhentikan¬†¬† oleh¬†¬† Presiden¬†¬† selama¬†¬† masa jabatannya¬†¬† kecuali¬†¬† mengundurkan¬†¬† diri,¬†¬† berhalangan¬†¬† tetap¬†¬† atau melakukan¬† tindak¬† pidana¬† kejahatan.

3. Institusi

Bank¬† Indonesia¬† adalah¬† lembaga¬† negara¬† yang¬† independen¬† yang¬† dalam melaksanakan¬†¬† fungsi¬†¬† dan¬†¬† tugasnya¬†¬† bebas¬†¬† dari¬†¬† campur¬†¬† tangan pemerintah¬†¬† atau¬†¬† pihak‚Äźpihak¬†¬† lainnya.¬†¬† Secara¬†¬† struktural,¬†¬† Bank Indonesia¬† berada¬† di¬† luar¬† pemerintah¬† sehingga¬† dapat¬† mengeliminir adanya¬† intervensi¬† terhadap¬† pelaksanaan¬† tugas¬† Bank¬† Indonesia¬† baik yang¬†¬† berasal¬†¬† dari¬†¬† pemerintah¬†¬† maupun¬†¬† pihak¬†¬† lain.¬†¬† Dalam¬†¬† rangka pelaksanaan¬† tugasnya,¬† Bank¬† Indonesia¬† dapat¬† melakukan¬† kerja¬† sama dengan¬† bank¬† sentral¬† lainnya,¬† organisasi¬† internasional,¬† dan¬† lembaga internasional¬† serta¬† dapat¬† menjadi¬† anggota¬† pada¬† lembaga¬† multilateral, baik¬† atas¬† nama¬† Bank¬† Indonesia¬† maupun¬† mewakili¬† Pemerintah.

4. Tujuan

Dalam¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬† tujuan¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† difokuskan¬†¬† pada¬†¬† menjaga kestabilan¬† nilai¬† rupiah¬† yang¬† tercermin¬† pada¬† laju¬† inflasi¬† yang¬† rendah dan¬†¬† kestabilan¬† ¬†nilai¬†¬† tukar.¬†¬† Dalam¬†¬† mencapai¬†¬† tujuan¬†¬† ini,¬†¬† Bank Indonesia¬†¬†¬† sepenuhnya¬†¬†¬† berwenang¬†¬†¬† untuk¬†¬†¬† menetapkan¬†¬†¬† sasaran moneter¬† dengan¬† memperhatikan¬† perkembangan¬† ekonomi¬† baik¬† dalam negeri¬† maupun¬† luar¬† negeri¬† serta¬† instrumen¬† yang¬† akan¬† digunakan.

5. Tugas

Independensi  dalam  pelaksanaan  tugas  tercermin  dari  larangan  bagi pihak  lain  untuk  melakukan  segala  bentuk  campur  tangan  terhadap pelaksanaan   tugas   Bank   Indonesia.   Bank   Indonesia   juga   wajib menolak  dan/atau  mengabaikan  segala  bentuk  campur  tangan  dari pihak  manapun  dalam  rangka  pelaksanaan  tugasnya.

6. Manajemen

Bank¬† Indonesia¬† dipimpin¬† oleh¬† Dewan¬† Gubernur¬† yang¬† sepenuhnya berwenang¬†¬† dalam¬†¬† menjalankan¬†¬† organisasi¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† dalam rangka¬† mencapai¬† tujuan¬† yang¬† telah¬† ditetapkan¬† oleh¬† UU‚ÄźBI.

7. Anggaran

Independensi¬† dalam¬† bidang¬† anggaran¬† terlihat¬† dalam¬† ketentuan¬† Pasal 60 yang¬† menyatakan¬† bahwa¬† anggaran¬† Bank¬† Indonesia¬† ditetapkan¬† oleh Dewan¬† Gubernur.¬† Anggaran¬† harus¬† disampaikan¬† kepada¬† DPR¬† yang dimaksudkan¬† untuk¬† dapat¬† memantau¬† pengelolaan¬† kewenangan¬† Bank Indonesia¬† dalam¬† Ikhtisar¬† Undang‚Äźundang¬† No.¬† 23¬† Tahun¬† 1999¬† tentang Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† anggaran¬†¬† serta¬†¬† kepada¬†¬† Pemerintah¬†¬† sebagai¬†¬† bahan informasi¬†¬† berkaitan¬†¬† dengan¬†¬† surplus¬†¬† atau¬†¬† defisit¬†¬† anggaran¬†¬† Bank Indonesia.

8. Transparans

iSebagai   konsekuensi   dari   independensi   yang   dimilikinya,   maka dalam  pelaksanaan  tugasnya  Bank  Indonesia  dituntut  untuk  lebih transparan  dan  bertanggung  jawab.  Transparansi  dan  akuntabilitas ini  diwujudkan  dalam  pertanggungjawaban  kepada  publik  dimana Bank  Indonesia  wajib  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat secara  terbuka.  Bank  Indonesia juga  wajib  mengumumkan  laporan keuangan  tahunan  kepada  publik  melalui  media  massa.

V. AKUNTABILITAS

Dalam¬† UU‚ÄźBI¬† dianut¬† pertanggungjawaban¬† publik,¬† dimana¬† pada¬† setiap¬† awal tahun¬†¬† anggaran¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† wajib¬†¬† menyampaikan¬†¬† informasi¬†¬† kepada masyarakat¬†¬† secara¬†¬† terbuka¬†¬† melalui¬†¬† media¬†¬† masa¬†¬† mengenai¬†¬† evaluasi pelaksanaan¬† kebijakan¬† moneter¬† tahun¬† sebelumnya¬† dan¬† rencana¬† kebijakan moneter¬†¬† tahun¬†¬† yang¬†¬† akan¬†¬† datang.¬†¬† Informasi¬†¬† tersebut¬†¬† juga¬†¬† disampaikan kepada¬† Presiden¬† dan¬† Dewan¬† Perwakilan¬† Rakyat. ¬† Disamping¬† ¬†itu,¬† setiap¬†¬† 3 (tiga)¬† bulan¬† Bank¬†Indonesia¬† wajib¬† menyampaikan¬† laporan¬† perkembangan pelaksanaan¬† tugas¬† dan¬† wewenangnya¬† kepada¬† Dewan¬† Perwakilan¬† Rakyat. Apabila¬†¬† diperlukan,¬† Dewan¬†¬† Perwakilan¬†¬† Rakyat¬†¬† dapat¬†¬† meminta¬† Bank Indonesia¬† untuk¬† memberikan¬† penjelasan ¬†mengenai¬† pelaksanaan¬† tugas¬† dan wewenangnya¬† (Psl.¬† 58).

Anggaran  tahunan  Bank  Indonesia  harus  disampaikan  kepada  DPR  (Psl.  60). Bank  Indonesia  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Laporan  keuangan  tahunan  Bank  Indonesia diperiksa   oleh   Badan   Pemeriksa   Keuangan,   yang   hasilnya   disampaikan kepada   DPR.   Bank   Indonesia   juga   diwajibkan   untuk   mengumumkan laporan keuangan tahunan  kepada  publik  melalui  media  massa  (Psl.  61).

VI. Hubungan dengan Pemerintah

Tidak¬† berbeda¬† dengan¬† UU¬† Nomor¬†¬† 13¬† Tahun¬†¬† 1968¬† tentang¬† Bank¬† Sentral, berdasarkan¬† UU‚ÄźBI¬† Bank¬† Indonesia¬† juga¬† bertindak¬† sebagai¬† pemegang¬† kas pemerintah¬†¬† (Psl.¬†¬† 52).¬†¬† Disamping¬†¬† itu,¬†¬† atas¬†¬† permintaan¬†¬† Pemerintah,¬†¬† Bank Indonesia¬† untuk¬† dan¬† atas¬† nama¬† Pemerintah¬† dapat¬† menerima¬† pinjaman¬† luar negeri,¬†¬† menatausahakan,¬†¬† serta¬†¬† menyelesaikan¬†¬† tagihan¬†¬† dan¬†¬† kewajiban keuangan¬† Pemerintah¬† terhadap¬† pihak¬† luar¬† negeri¬† (Psl.¬† 53).

Pemerintah  wajib  meminta  pendapat  dan/atau  mengundang  Bank  Indonesia dalam   sidang   kabinet   yang   membahas   mengenai   masalah   ekonomi, perbankan   dan   keuangan   yang   berkaitan   dengan   tugas   Bank   Indonesia. Bank  Indonesia  juga  dapat  memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada Pemerintah  mengenai  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara serta   kebijakan   lain   yang   berkaitan   dengan   tugas   dan   wewenang   Bank Indonesia  (Psl.  54).

Pemerintah¬† juga¬† wajib¬† berkonsultasi¬† dengan¬† Bank¬† Indonesia¬† apabila¬† akan menerbitkan¬†¬†¬† surat¬†¬†¬† utang¬†¬†¬† negara.¬†¬† Bank¬†¬† ¬†Indonesia¬†¬† dapat¬†¬†¬† membantu penerbitan¬†¬† surat¬†¬† utang¬†¬† negara,¬†¬† terutama¬†¬† informasi¬†¬† mengenai¬†¬† pasar¬†¬† dan waktu¬† penerbitan¬† surat¬† utang¬† tersebut.¬† Bank¬† Indonesia¬† dilarang¬† membeli untuk¬† diri¬† sendiri¬† surat¬† utang¬† negara¬† tersebut¬† di¬† pasar¬† primer¬† dan¬† hanya dapat¬† membeli¬† di¬† pasar¬† sekunder¬† yang¬† semata‚Äźmata¬† hanya¬† untuk¬† tujuan pelaksanaan¬† kebijakan¬† moneter¬† (Psl.¬† 55).

Salah¬†¬† satu¬†¬† perubahan¬†¬† yang¬†¬† penting¬†¬† dalam¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬† adalah¬†¬† larangan pemberian¬† kredit¬† kepada¬† Pemerintah.¬† Selama¬† ini¬† pemberian¬† kredit¬† kepada Pemerintah¬†¬† ditujukan¬†¬† untuk¬†¬† memperkuat¬†¬† kas¬†¬† negara¬†¬† dalam¬†¬† mengatasi defisit¬†¬† spending.¬†¬† Dalam¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬† secara¬†¬† tegas¬†¬† dinyatakan¬†¬† bahwa¬†¬† Bank Indonesia¬† dilarang¬† memberikan¬† kredit¬† kepada¬† Pemerintah¬† karena¬† dianggap dapat¬† mengganggu¬† keutuhan¬† konsep¬† independensi¬† Bank¬† Indonesia¬† (Psl.¬† 56).

Walaupun  Bank  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  independen,  namun koordinasi  dengan  Pemerintah  yang  bersifat  konsultatif  tetap  diperlukan. Pemerintah   yang   diwakili   seorang   Menteri   atau   lebih   dapat   menghadiri Rapat  Dewan  Gubernur  dengan  hak  bicara  tanpa  hak  suara  (Psl.  43  ayat  (1) Hubungan  dengan  Pemerintah  juga  nampak  dalam  pembagian  surplus  dari hasil   kegiatan   Bank   Indonesia.   Sisa   surplus   Bank   Indonesia   setelah dikurangi   30%  untuk  cadangan  tujuan  dan   10%  untuk  cadangan  umum diserahkan   kepada   Pemerintah   dengan   ketentuan   terlebih   dahulu   harus digunakan  untuk  membayar  kewajiban  Pemerintah  kepada  Bank  Indonesia (Psl.  62).

VII. Ketentuan Hukum

1.               Produk  Hukum

Salah¬†¬†¬† satu¬†¬†¬† yang¬†¬†¬† menonjol¬†¬†¬† dalam¬† ¬†¬†UU‚ÄźBI¬†¬†¬† adalah¬†¬†¬† ketentuan pelaksanaannya¬†¬† diatur¬†¬† dalam¬†¬† Peraturan¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† yang mengatur¬†¬† dan¬†¬† mengikat¬†¬† publik¬†¬† serta¬†¬† Peraturan¬†¬† Dewan¬†¬† Gubernur yang¬† mengatur¬† dan¬† mengikat¬† ke¬† dalam¬† Bank¬† Indonesia.¬† Penetapan Peraturan¬†¬†¬† Bank¬†¬†¬† Indonesia¬†¬†¬† dan¬†¬†¬† Peraturan¬†¬†¬† Dewan¬†¬†¬† Gubernur merupakan¬† bentuk¬† independensi¬† dalam¬† pembuatan¬† peraturan¬† yang berkaitan¬†¬† dengan¬†¬† pelaksanaan¬†¬† tugas¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia.¬†¬† Dengan demikian¬†¬† maka¬†¬† dapat¬†¬† dieliminir¬†¬† intervensi¬†¬† dari¬†¬† Pemerintah¬†¬† atau pihak¬† lain¬† melalui¬† peraturan¬† perundang‚Äźundangan.

2.      Ketentuan  Pidana  dan  Sanksi  Administratif

Ketentuan¬† Pidana¬† dan¬† sanksi¬† administratif¬† diatur¬† dalam¬† mulai¬† Pasal 65 sampai¬† dengan¬† Pasal¬† 72.¬† Tindakan¬† atau¬† perbuatan¬† yang¬† diancam dengan¬†¬†¬† pidana¬†¬†¬† dalam¬†¬†¬† UU‚ÄźBI¬†¬†¬† meliputi¬†¬†¬† pelanggaran¬†¬†¬† terhadap kewajiban¬†¬† penggunaan¬†¬† uang¬†¬† rupiah¬†¬† di¬†¬† wilayah¬†¬† RI,¬†¬† pelanggaran terhadap¬† kewajiban¬† untuk¬† tidak¬† menolak¬† penggunaan¬† uang¬† rupiah, pelanggaran¬†¬† atas¬†¬† larangan¬†¬† campur¬†¬† tangan¬†¬† terhadap¬†¬† pelaksanaan ugas¬† Bank¬† Indonesia,¬† pelanggaran¬† kewajiban¬† untuk¬† menolak¬† campur tangan,¬† pelanggaran¬† atas¬† kewajiban¬† memberikan¬† keterangan¬† dan¬† data yang¬† diperlukan,¬† pelanggaran¬† atas¬† larangan¬† membeli¬† surat¬† berharga di¬† pasar¬† primer,¬† serta¬† pelanggaran¬† atas¬† rahasia¬† jabatan.

Pelanggaran¬†¬† terhadap¬†¬† ketentuan¬†¬† kewajiban¬†¬† penggunaan¬†¬† Rupiah sebagai¬†¬† alat¬†¬† pembayaran¬†¬† di¬†¬† wilayah¬†¬† RI¬†¬† diancam¬†¬† dengan¬†¬† pidana kurungan¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† 1¬† bulan¬† dan¬† paling¬† lama¬† 3¬† bulan¬† serta denda¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† Rp.¬† 2¬† juta¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 6¬† juta (Psl.¬† 65).¬† Setiap¬† orang¬† atau¬† badan¬† yang¬† menolak¬† rupiah¬† sebagai¬† alat pembayaran¬†¬† di¬†¬† wilayah¬†¬† RI¬†¬† diancam¬†¬† pidana¬†¬† penjara¬†¬† sekurang‚Äź kurangnya¬† 1¬† tahun¬† dan¬† paling¬† lama¬† 3¬† tahun¬† serta¬† denda¬† sekurang‚Äź kurangnya¬† Rp.¬† 1¬† miliar¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 3¬† miliar¬† (Psl.¬† 66).

Pelanggaran¬†¬† terhadap¬†¬† larangan¬†¬† untuk¬†¬† melakukan¬†¬† campur¬†¬† tangan terhadap¬† pelaksanaan¬† tugas¬† Bank¬† Indonesia¬† diancam¬† pidana¬† penjara sekurang‚Äźkurangnya¬†¬† 2¬† tahun¬† dan¬† paling¬† lama¬†¬† 5¬† tahun¬† serta¬† denda sekurang‚Äźkurangnya¬† Rp.¬† 2¬† miliar¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 5¬† miliar¬† (Psl. 67). Anggota¬† Dewan¬† Gubernur¬† dan/atau¬† pejabat¬† Bank¬† Indonesia¬† yang tidak¬† menolak¬† adanya¬† campur¬† tangan¬† pihak¬† lain¬† diancam¬† dengan pidana¬†¬† penjara 2¬† tahun¬†¬† dan¬†¬† paling¬†¬† lama 5¬† tahun¬†¬† serta¬†¬† denda sekurang‚Äźkurangnya¬† Rp.2¬† miliar¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 5¬† miliar¬† (Psl. 68).

Badan    yang    tidak    memenuhi    kewajiban    untuk    memberikan keterangan   dan/atau   data   yang   diperlukan   dalam   kegiatan   survei diancam  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  50  juta  (Psl.  69).

Pelanggaran¬†¬† terhadap¬†¬† larangan¬†¬† pembelian¬†¬† surat¬†¬† utang¬†¬† negara¬†¬† di pasar¬† primer¬† diancam¬† dengan¬† pidana¬† penjara¬† penjara¬†¬† 1¬† tahun¬† dan paling¬† lama¬†¬† 3¬† tahun¬† serta¬† denda¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† Rp.¬†¬† 6¬† miliar dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 15¬† miliar¬† (Psl.¬† 70).

Pelanggaran¬†¬† rahasia¬†¬† jabatan¬†¬† yang¬†¬† dilakukan¬† ¬†oleh¬†¬† anggota¬†¬† Dewan Gubernur,¬† pegawai¬† Bank¬† Indonesia¬† serta¬† pihak¬† lain¬† yang¬† melakukan pekerjaan¬† tertentu¬† dari¬† Bank¬† Indonesia¬† diancam¬† pidana¬† penjara¬†¬† 1 tahun¬† dan¬† paling¬† lama¬† 3¬† tahun¬† serta¬† denda¬† sekurang‚Äźkurangnya¬† Rp.¬† 1 miliar¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 3¬† miliar.¬† Apabila¬† pelanggaran¬† tersebut dilakukan¬† oleh¬† badan,¬† diancam¬† pidana¬† denda¬† sekurang‚Äźkurangnya Rp.¬† 3¬† miliar¬† dan¬† paling¬† banyak¬† Rp.¬† 6¬† miliar¬† (Psl.¬† 71).

Disamping¬† ketentuan¬† pidana,¬† Dewan¬† Gubernur¬† dapat¬† menetapkan sanksi¬† administratif¬† kepada¬† pegawai¬† Bank¬† Indonesia¬† serta¬† pihak¬† lain yang¬†¬† tidak¬†¬† memenuhi¬†¬† kewajiban¬†¬† yang¬†¬† ditentukan¬†¬† UU‚ÄźBI.¬†¬† Bentuk sanksi¬† administratif¬† tersebut¬† dapat¬† berupa¬† denda,¬† teguran¬† tertulis, pencabutan¬† atau¬† pembatalan¬† izin¬† usaha¬† serta¬† sanksi¬† disiplin¬† pegawai (Psl.¬† 72).

VIII. Lain-Lain

1.       Pengalihan  Kredit  Program

Sesuai¬† dengan¬† konsep¬† yang¬† dianut¬† dalam¬† UU‚ÄźBI¬† dimana¬† suatu¬† bank sentral¬† yang¬† independen¬† harus¬† mempunyai¬† tugas¬† yang¬† fokus¬† yaitu memelihara¬† kestabilan¬† nilai¬† rupiah,¬†¬† maka¬† tugas¬†¬† pengadaan¬† kredit program¬†¬† yang¬†¬† selama¬†¬† ini¬†¬† dilakukan¬†¬† oleh¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† akan dialihkan¬† kepada¬† BUMN¬† yang¬† ditunjuk¬† Pemerintah¬† dalam¬† jangka waktu¬†¬† 6¬† bulan¬† sejak¬† berlakunya¬† UU‚ÄźBI.¬† BUMN¬† tersebut¬† mengelola hasil¬† angsuran¬† dan/atau¬† pelunasan¬† pokok¬† dan¬† bunga¬† kredit¬† likuiditas sampai¬† dengan¬† berakhirnya¬† jangka¬† waktu¬† kredit¬† likuiditas¬† tersebut. Subsidi¬† bunga¬† kredit¬† likuiditas¬† yang¬† selama¬† ini¬† menjadi¬† beban¬† Bank Indonesia¬† menjadi¬† beban¬† Pemerintah¬† (Psl.¬† 74).

2.               Pembatasan  Penyertaan  Modal

Sejalan¬† dengan¬† penetapan¬† single¬† objective¬† Bank¬† Indonesia¬† serta¬† agar dalam¬†¬† pelaksanaan¬†¬† tugasnya¬†¬† Bank¬†¬† Indonesia¬†¬† lebih¬†¬† menfokuskan pada¬† tujuan¬† yang¬† harus¬† dicapai,¬† dalam¬† UU‚ÄźBI¬† ditetapkan¬† mengenai pembatasan¬† penyertaan¬† modal¬† hanya¬† pada¬† badan¬† hukum¬† atau¬† badan lainnya¬†¬† yang¬†¬† sangat¬†¬† diperlukan¬†¬† dalam¬†¬† pelaksanaan¬†¬† tugas¬†¬† Bank Indonesia¬† seperti¬† lembaga¬† kliring,¬† badan¬† pemeringkat¬† dan¬† lembaga penjamin¬† simpanan.

Kegiatan  penyertaan  modal  pada  badan  hukum  atau  badan  lainnya ini   harus   mendapat   persetujuan   dari   Dewan   Perwakilan   Rakyat. Dana  yang  digunakan  untuk  penyertaan  ini  hanya  dapat  diambil  dari cadangan  tujuan  (Psl.  64).

3.               Ketentuan  Divestasi

Dalam¬† jangka¬† waktu¬† paling¬† lama¬† 2¬† tahun¬† sejak¬† UU‚ÄźBI¬† berlaku,¬† Bank Indonesia¬†¬† wajib¬†¬† melepaskan¬†¬† seluruh¬†¬† penyertaannya¬†¬† pada¬†¬† badan hukum¬†¬† atau¬†¬† badan¬†¬† lainnya¬†¬† yang¬†¬† tidak¬†¬† memenuhi¬†¬† persyaratan ‚Äúsangat¬† diperlukan¬† dalam¬† pelaksanaan¬† tugas¬† Bank¬† Indonesia‚Ä̬† (Psl. 77).

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

a. pengertian

Ji‚Äôalah menurut Bahasa adalah ‚Äúnama yang digunakan seseorang pada barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan.‚ÄĚ Sedangkan menurut istilah syara‚Äô ialah “Tindakan penetapan orang yang sah pentasarrufannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.” Atau Secara istilah, menurut madzab Malikiyah, ju‚Äôalah adalah akad sewa (ijarah) atas semua manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terdapat probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, barang siapa yang mempu menemukan mobil saya yang hilng, atau barang siapa yang mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya janjikan. Atau dengan perkataan lain mengenai hal ini bahwa Ji‚Äôalah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan oleh pihak yang kehilangan. Dapat dicontohkan bilamana ada seseorang yang kehilangan kuda, kemudian dia berkata, “Barangsiapa yang mendapatkan kudaku yang telah hilang dan dia kembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian.”

Hal ini sedikit berbeda dengan pemaknaan kata ji’alah yang ada di dalam kitab fatkhul qorib di atas dengan pemaknaan kata ji’alah di dalam kitab kifayatur akhyar edisi terjemah. Yang umum digunakan adalah kata ji’alah dengan pemaknaan sayembara, namun di dalam penerjemahan kitab kifayatul akhar yang digunakan adalah ja’alah dengan pemaknaan upahan. Di bawah ini akan dikutipkan penerjemahan yang ada di dalam kitab kifayatul akhyar.

Di dalam kitab kifayatul akhyar edisi terjemahan manyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ja’alah adalah mensyaratkan bila dapat dikembalikan binatangnya yang hilang, akan dibayar upahan yang tertentu. Maka barang siapa yang mengembalikan, dia berhak menerima upahan yang disyaratkan itu. Kata ja’alah boleh juga disebut dengan kata ji’alah. Sama halnya dengan pendapat yang berada di dalam kitab kifayatul akhyar, menurut al-Jazairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi mengatakan bahwa, pengupahan atau ja’alah menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseoarng karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan atau ji’alah menurut syari’at, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseoarang berkata “barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapat uang sekian.” Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah yang ia sediakan, banyak atau sedikit.

Berbeda dengan ketiga penggunaan penetapan kata di dalam masing-masing kitab, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mengenai pembahasan pada tema ini. Ji’alah ialah pemberian upah (hadiah) atas suatu manfa’at yang diduka bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/penemu hamba yang lari.

Akad Ju’alah identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (qonun), ju’alah diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

Jialah juga bermakna menetapkan kebebasan bekerja pada orang yang disuruh yang nantinya akan diberi ganti/upah atas pekerjaannya dan gantinya itu sudah ditentukan. Contohnya: Sayembara.

 

b. Rukun Ji’alah

Rukun rukun jialah adalah sebagai berikut :

1.¬†¬†¬†¬†¬† Adanya 2 orang yang berakad yaitu Ja’il dan ‘Amil.

a.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ja’il yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja’il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas

b.¬†¬†¬†¬†¬† ‘Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan ‘amil itu orang-orang tertentu (bebas).

2.      Shighat. Kalimat itu hendaklah mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, juga tidak ditentukan waktunya.

3.      Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang memiliki harta dalam sayembara tersebut).

4.¬†¬†¬†¬†¬† Upah. Harta yang wajib diberikan oleh ja’il kepada ‘amil.

Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, “Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri uang sekain.” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama, maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya

 

c. Yang membatalkan Ji’alah

Madzab Malikiyah menyatakan, akad ju‚Äôalah boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (‚Äėamil). Sedangkan menurut Syafi‚Äôiyah dan Hanabilah, akad ju‚Äôalah boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalakan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka ‚Äôamil boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan. Atau dengan kata lain, masing-masing pihak boleh menghentikan (membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja, maka ia tidak mendapat upah, sekalipun ia sudah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan.

 

d. Landasan Syariah

Menurut madzab Hanafiyah, akad ju’alah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkan dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama’ Hanafiyah yang meperbolehkannya, dengan dasar istihsan (karena ada nilai manfaat).

Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan hanabilah, secara syar’i, akad ju’alah diperbolehkan. Dengan landasarn kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya.Firman Allah: yang Artinya :

‚Äúpenyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf : 72)

Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Jama’ah kecuali Imam Nasa’I dari Abu Sa’id al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah mendatangkan sebuah perkampungan Arab. Namun mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin merka terserang penyakit, kemudian penduduk desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul meng-iya-kan dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian seorang sahabat membaca al-Fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi sahabat tidak mau menerima sebelum lapor dari Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum melihat atas laporan kejadian itu.

 

dokumen makalah
Manajemen perbankan Syariah
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Unuversitas Sriwijaya

Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa system ekonomi yang begitu berpengaruh diantaranya:

1. SISTEM EKONOMI ISLAM

sistem ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan islam (sunnatullah). (more…)

Free styler yang satu ini berasal dari Palembang, dia mampu mengkolabarisakan permainan-permainan free style ke dalam permainan bulu tangkis,

Free styler ini bernama ANDI AKBAR, Seorang (more…)